Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Hadapi Pengemplang Asing, DJP Siapkan Strategi Penanganan Transfer Pricing

Jakarta, 26/09/2019 Kemenkeu – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan Forum Nasional Transfer Pricing (Fornas TP) 2019 bertempat di Kantor Pusat DJP Jakarta pada 19-20 September 2019. Penyelenggaraan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya transaksi lintas negara yang berpotensi melakukan penyalahgunaan harga transfer serta penanganan kasus-kasus harga transfer yang kurang komprehensif dan sistemik.

Dikutip dari laman DJP, acara yang memilih tema “To Protect The Interest of Indonesia, For The Benefit of Indonesians” ini dihadiri oleh 243 fiskus yang merupakan perwakilan dari seluruh kantor wilayah serta unit kerja terkait. Direktur Perpajakan Internasional Poltak Maruli John Liberty Hutagaol dalam sambutannya menyatakan bahwa salah satu alasan tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah karena praktek penggerusan pajak melalui harga transfer. “Ada ribuan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) yang tidak membayar pajak karena terus menerus rugi,” ungkapnya pada Kamis (19/09).

Pada kesempatan yamg sama, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam Achmad Amin selaku ketua panitia menjelaskan tiga tujuan yang ingin dicapai dari Fornas TP ini yaitu terciptanya kesadaran dari semua pemangku kepentingan terutama unit vertikal dan unit terkait di Kantor Pusat DJP mengenai risiko penggerusan pajak karena harga transfer.

Sementara itu, Fornas TP 2019 juga menghadirkan Andrew Auerbach perwakilan Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), membahas mengenai bagaimana menyoroti ekonomi digital yang berkembang dengan sangat cepat dan menisbikan batas wilayah antar negara. Andrew Auerbach mengatakan bahwa otoritas pajak perlu menyiapkan peraturan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menangani transaksi semacam itu. Andrew juga menjelaskan bahwa OECD telah menerbitkan “OECD TP Guidelines” yaitu suatu panduan dalam memahami karakteristik harga transfer dan penanganannya yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun kebijakan terkait penanganan harga transfer. (DJP/hr/ds)