Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Hasil Bersih Lelang Nasional Tahun 2017 Tembus Rp16,275 Triliun

Jakarta, 12/01/2018 Kemenkeu – Mengawali tahun 2018, Direktorat Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menggelar rapat dalam rangka refleksi terhadap kinerja selama tahun 2017 dan pemantapan program kerja Direktorat Lelang Tahun 2018 bertempat di ruang rapat Direktorat Lelang pada Kamis (04/01).

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktur Lelang Lukman Effendi menyampaikan bahwa capaian pokok lelang secara nasional meningkat tajam dengan kenaikan sebesar Rp3,146 Triliun, dari capaian sebesar Rp13,126 Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp16,275 Triliun pada tahun 2017.  Sedangkan capaian total Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Bea Lelang pada tahun 2016 sebesar Rp282,79 Miliar naik menjadi Rp376,6 Miliar pada tahun 2017. Angka tersebut masih bisa bergerak karena terdapat beberapa kantor yang masih melakukan update terhadap datanya.

Tak hanya itu, Direktur Lelang juga menegaskan bahwa kontribusi lelang dari tahun ke tahun makin meningkat terhadap perekonomian bangsa, yang bisa dilihat dari kontribusi lelang terhadap penerimaan negara/daerah yang berasal dari Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I, Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II, Bea Lelang Pegadaian, PPh, BPHTB, dan Pokok Lelang yang masuk ke Kas Negara/Daerah mengalami kenaikan dari Rp1,137 Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp1,173 Triliun pada tahun 2017. 

Jika dilihat dari frekuensi lelang secara keseluruhan, terdapat penurunan jumlah frekuensi dari 58.674 pada tahun 2016 menjadi 55.998 pada tahun 2017. Namun demikian, frekuensi pelaksanaan lelang melalui e-Auction mencapai 71% jika dibandingkan dengan realisasi frekuensi lelang, padahal target yang ditetapkan hanyalah 60% dari target frekuensi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang menjadi lebih efektif dan e-Auction merupakan layanan lelang yang semakin diminati masyarakat karena memberikan nilai tambah dibandingkan opsi jual beli lainnya. 

“Ini merupakan dampak positif dari upaya koordinasi dengan pihak perbankan dan upaya tersebut harus dipertahankan di masa mendatang,” ungkapnya. (DJKN/hr/rsa)