Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Itjen Selenggarakan Rakor Pengawalan PPB untuk Perkuat Sinergi APIP K/L/Pemda

Jakarta, 15/05/2018 Kemenkeu – Inspektorat Jenderal (Itjen) menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan tema “Pengawalan Program Percepatan Pelaksanaan Berusaha” bertempat di Aula Mezzanine  pada Senin (14/05) dihadiri kurang lebih 150 orang yang berasal dari Eselon I Kementerian/Lembaga, Pimpinan Auditor Pemerintah Internal Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi, Komite Audit Kemenkeu, Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan undangan lainnya.

Dikutip dari laman Itjen, Rapat Koordinasi Pengawalan Program Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) diselenggarakan sebagai media koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah dalam rangka mendukung Program PPB. Terwujudnya kesadaran dan komitmen Kementerian/Lembaga dan Daerah, termasuk APIP, yang nyata dan kuat terhadap implementasi Program PPB.

Pada kesempatan tersebut, amanat Inspektur Jenderal yang diwakilkan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Sofandi Arifin menyampaikan bahwa dengan Rapat koordinasi ini diharapkan para APIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk berbagi informasi tentang berbagai strategi untuk menyamakan persepsi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. “Kita semua menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan masing-masing, oleh karena itu kami perlu bersinergi untuk dapat lebih baik dalam mengawal program ini. Mari kita jadikan Rakor ini sebagai ajang tukar pikiran dan pendapat agar kita sebagai APIP dapat mengoptimalkan program PPB ini,” ungkapnya.

Dengan adanya Rapat Koordinasi ini diharapkan para APIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat berperan secara aktif memastikan perangkat peraturan telah disusun dan disesuaikan dengan Program PPB Nasional, melakukan pengawalan terhadap pengembangan Online Single Submission (OSS), menjalin kerja sama dengan APIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mendukung Program PPB; dan berperan secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam berusaha di Indonesia. (ITJEN/hr/rsa)