Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Siap Rangkul Pemda Kembangkan UMKM

Jakarta, 26/07/2019 Kemenkeu – Pemerintah daerah memiliki peranan penting sebagai pihak yang paling mengetahui dan mengenal potensi UMKM di wilayahnya. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ari Wahyuni pada saat Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bertempat di Kantor Bupati Bone Bolango (25/07). 

Pada kesempatan tersebut, Direktur PPK BLU menyampaikan bahwa terdapat dua skema kerja sama sebagai alternatif bagi Pemerintah Daerah untuk bergabung dalam ekosistem pembiayaan UMi, yaitu kerja sama pendanaan serta kerja sama penyediaan data calon debitur dan calon penyalur potensial. “Pendanaan yang ditempatkan oleh Pemda akan digunakan sepenuhnya (100%) untuk penyaluran pembiayaan di daerah tersebut. Selain itu, skema pendampingan juga perlu disiapkan untuk memastikan pembiayaan dapat berdampak positif terhadap masyarakat debitur,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Bone Bolango merupakan Pemerintah Daerah pertama yang mengikuti program pembiayaan ultra mikro (UMi). Secara berkesinambungan, Kemenkeu melalui BLU PIP siap untuk melaksanakan  kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Diharapkan Pemerintah Daerah lainnya dapat terpacu untuk memanfaatkan program UMi agar perekonomian masyarakatnya “naik kelas” melalui pemberdayaan UMKM.  

Pembiayaan UMi ini menyediakan pinjaman bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan dengan plafon atas sebesar Rp10 juta. Program UMi ini juga disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukna Bank (LKBB) meliputi PT Pegadaian, PT PNM, PT Bahana Artha Ventura (PT BAV), serta lebih dari 30 koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai informasi, hingga 30 Juni 2019, BLU PIP telah menyalurkan pembiayaan kepada 966.647 debitur dengan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp2.664.912.833.144 di seluruh wilayah Indonesia. Program pembiayaan UMi ini diharapkan mampu menyentuh 1,4 juta jiwa masyarakat Indonesia di akhir tahun 2019. (Setjen/hr/ds)