Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Kantor Wiayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) WP Besar (LTO) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan rapat koordinasi Joint Analysis di Aula Lantai 18 Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Jakarta pada Rabu (07/02).

LTO Ajak DJBC Lakukan Rakor JOINT ANALYSIS

Jakarta, 14/02/2018 Kemenkeu – Sebagai salah satu  program  strategis untuk pengamanan target penerimaan Pajak tahun 2018 ini, Kantor Wiayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) WP Besar (LTO) mengundang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk  lakukan rapat koordinasi Joint Analysis bertempat di Aula Lantai 18 Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Jakarta pada Rabu (07/02). 

Dikutip dari laman DJP, tujuannya diselenggarakannya rakor ini untuk meningkatkan pengawasan Wajib Pajak terutama yang melakukan kegiatan ekspor-impor maupun yang berada di kawasan berikat.Rapat dipimpin dan dipandu oleh Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Mekar Satria Utama. Memenuhi undangan,  narasumber yaitu Tenaga Pengkaji  dari  Ditjen Bea dan Cukai, Nugroho, Tenaga Pengkaji,  Hadir pula Kepala Subdit Perencanaan Audit, dan Kepala Seksi Perencanaan Audit I. Dari Kantor Pusat Ditjen Pajak, hadir Kepala Subdit Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan Penerimaan serta Kepala Seksi Pemantauan Pemanfaatan Data dari Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan. Dari lingkungan Kanwil DJP WP Besar hadir Kepala Kanwil, Kepala Bidang DP3, Kepala Seksi, Account Representative, Fungsional Pemeriksa dan pelaksana baik yang berasal dari Kanwil maupun dari KPP.

Dalam sambutannya, Mekar menyampaikan bahwa koordinasi antara DJP dan DJBC dalam kegiatan pengawasan WP terutama yang melakukan kegiatan ekspor, impor maupun yang berada di kawasan berikat dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara dengan lebih optimal lagi.

Nugroho juga menyampaikan bahwa kerjasama yang telah dimulai sejak tahun 2017 ini telah memberikan dampak penerimaan yang positif. Sebagai contoh adalah pertumbuhan penerimaan yang cukup signifikan yang terjadi di Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil Jawa Timur III dan KPP Cikarang setelah dilakukannya kerjasama antara DJP dan DJPBC.

Bentuk kerjasama yang selama ini dilakukan meliputi pertukaran data, analisis bersama, pemeriksaan bersama, bahkan akan dilakukan penyidikan bersama jika terjadi fraud. Untuk tahap penyidikan bersama masih dalam tahap penjajakan dengan Dit.Intelejen Perpajakan.

Diharapkan dengan adanya sinergi antara DJP dan DJBC tidak ada lagi ruang bagi Wajib Pajak menghindar dari kewajiban perpajakannya dan semoga kegiatan ini juga dapat segera menyebar ke seluruh wilayah kerja lainnya di Indonesia.