Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Panduan Pengawasan sebagai Referensi APIP guna Optimalkan Penerimaan Negara

Jakarta, 01/10/2018 Kemenkeu – Pada 3 Mei 2018 Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Presiden memerintahkan kepada seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak atas belanja pemerintah dan PNBP. Khusus terkait PNBP, hal tersebut sejalan dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP dilakukan oleh APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Dikutip dari laman Inspektorat Jenderal (Itjen), Berdasarkan pada Instruksi Presiden tersebut dan UU PNBP, Itjen telah menyusun dua buku panduan pengawasan, yaitu Panduan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Balanja Pemerinlah bagi APIP K/L/D dan Panduan Pengawasan PNBP bagi APIP K/L. Panduan ini diharapkan dapat memberikan petunjuk dan pemahaman yang seragam terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan penerimaan pajak atas belanja pemerintah dan pengawasan PNBP. Panduan inipun dapat menjadi acuan bagi APIP dalam mengembangkan program kerja pengawasan sesuai dengan masing-masing proses bisnis dan karakteristik kegiatan di lingkungannya.

Inspektur I Wahjoe Triwidijo Koentjoro pada Rapat Koordinasi Nasional Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Daerah bertempat di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (27/09) menyampaikan bahwa Pemerintah sangat tergantung pada kemampuan, pengetahuan, kemauan perangkat keuangan satker/bendahara. Sehingga perlu pengawasan lebih terutama pada akhir tahun, mengingat gap masih tinggi. Hingga bulan September 2018 ini, kepatuhan bendahara masih berada pada 53%, masih lebh rendah dibandingkan tahun 2017 sebesar 63%. Dalam pedoman pengawasan kepatuhan perpajakan atas belanja pemerintah memuat juga strategi pengawasan yang dapat dijadikan referensi para APIP. Seperti yang tertuang dalam Inpres no.4/2018, APIP pada lingkungan masing-masing agar memasukkan rencana pengawasan ke dalam PKPT, melaksanakan pengawasan sesuai PKPT, dan menyampaikan hasil pengawasan kepada pimpinan APIP masing-masing sebagai bahan pemantauan dan evaluasi serta analisis terhadap hasil pengawasan APIP. Pimpinan Kementerian/Lembaga menyampaikan hasil pengawasan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal secara berkala.

Sementara itu, Inspektur V R. Patrick Wahyudwisaksono menjelaskan bahwa dalam panduan termuat detail semua yang dibutuhkan APIP dalam melakukan pengawasan PNBP.  Mulai dari pemahaman tentang subyek, obyek dan jenis PNBP, sasaran pengawasan hingga strategi pengawasan yang dapat di implementasikan. Hal ini dapat membuat para APIP memiliki pemahaman dan fokus yang sama sesuai dengan kebijakan pemerintah secara keseluruhan. “Sebaiknya APIP meng-asurance PNBP agar tepat jumlah dan tepat waktu. Dengan membantu pengawasan PNBP maka akan memberikan kontribusi kepada pusat dalam bentuk dana bagi hasil. Koordinasi pengawasan PNBP akan dilakukan bersama dengan Itjen Kemenkeu. Kami siap dengan sharing knowledge danhelp desk,” ungkapnya.

Inspektur IV Elman Ritonga mengatakan bahwa revaluasi BMN secara kuantitas memang bagus namun perlu dicermati lagi secara kualitasnya. Hasil monev oleh Itjen Kemenkeu pada 4 Kanwil dan 4 KPKNL terdapat permasalahan Uji Petik (35% NUP) yang merupakan permasalah administratif sebeesar 19% dan yang berdampak pada Nilai Wajar BMN 16%. Asistensi penyelesaian BMN tidak ditemukan di Kemenkeu569 NUP, yang telah ditetapkan langkah penyelesaiannya sebesar 93% dan sedang dilakukan penelusuran lebih lanjut sebesar 7%. Tahun 2017, dari hasil pemeriksaan BPK atas Revaluasi BMN dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi risiko untuk tahun 2018.

“Quality Assurance (QA)/Quality Control hasil Revaluasi BMN dapat dengan cara membentuk Tim Monev/Asistensi QA untuk memastikan data objek revaluasi pada SIMAK BMN akurat dan valid. Selain itu, memastikan hasil revaluasi telah ditindaklanjuti secara memadai. APIP diminta untuk memberikan keyakinan bahwa pemberian opini laporan keuangan sudah baik dan juga melakukan pendampingan terhadap satker dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK,” ujarnya. (Itjen/hr/rsa)