Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Terbitkan PMK Nomor 163/PMK.06/2020

Jakarta,18/12/2020 Kemenkeu – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara dan Pengurusan  Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Terbitnya aturan tersebut membuat Perkumpulan Juru Sita dan Pemeriksa Piutang Negara (PJPPN) dituntut untuk lebih berpikir secara luas guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Dikutip dari laman DJKN, “Para Juru Sita dan pemeriksa harus mulai berpikir secara makro, bagaimana hasil kerja kita dapat memberikan kontribusi yang bisa kita lihat dampaknya dalam LKPP,” ujar Dirjen Kekayaan Negara  Isa Rachmatarwata.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Kekayaan Negara mengatakan bahwa sesuai dengan semangat dari PMK Nomor 163 Tahun 2020, PJPPN sudah harus berhenti berpikir cara mengurus piutang dan mulai mengelola piutang. Menurutnya, perubahan cara kerja tersebut dapat dimulai dengan refocusing waktu dan tenaga pada piutang negara yang bernilai signifikan. “Kita tidak lagi hanya fokus pada piutang yang telah diurus PUPN, tetapi juga pada penyelesaian piutang di LKPP,” terangnya. (DJKN/hr/aw)