Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemkab Bone Bolango Siap Sharing Dana Pembiayaan Ultra Mikro

Jakarta, 07/12/2017 Kemenkeu – Sebagai institusi pengelola APBN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sangat concern pada efektivitas penggunaan APBN. Oleh karenanya, Kanwil DJPb dan KPPN sebagai kantor vertikal mendapatkan tugas dan fungsi melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Kredit UMi. Agar sinergi dalam melaksanakan tugas tersebut semakin kuat, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada Kamis (30/11).

Dikutip dari laman  DJPb, FGD ini bertujuan untuk mengenalkan skema pembiayaan UMi kepada stakeholders, terutama kepada Pemda, sehingga Pemerintah Daerah bisa sharing pembiayaan dengan Pemerintah Pusat. Selain itu diharapkan pemda lebih aktif dalam memanfaatkan aplikasi SIKP yang telah dibangun oleh Kementerian Keuangan. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Gorontalo Ismed Saputra menyampaikan betapa pentingnya penggunaan SIKP oleh Pemda untuk mendukung program pemberdayaan UMKM. Melalui SIKP bisa dilihat pelaku usaha di suatu wilayah yang sudah menjadi debitur maupun masih sebagai calon debitur. Sementara itu, pemda bisa melakukan pembinaan di wilayahnya masing-masing terhadap para pelaku usaha. Oleh karena itu, diharapkan Pemda lebih aktif untuk mengunggah data calon debitur potensial di wilayahnya masing-masing ke dalam aplikasi SIKP tersebut.

Kepala Kanwil DJPb Gorontalo menjelaskan bahwa pembiayaan UMi merupakan program pemerintah untuk menjangkau rakyat yang tidak ter-cover oleh program KUR. Pengusaha dengan skala ultra mikro, seringkali tidak masuk dalam kriteria debitur yang layak di mata bank (unbankable) lantaran agunan yang diajukan tidak sesuai dengan risiko yang harus ditanggung.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bone Bolango Basir Noho menyatakan sangat tertarik pada konsep sharing pendanaan dengan PIP. Sebagai langkah nyatanya, Pemkab Bone Bolango telah mengalokasikan dana dalam APBD TA 2018 melalui akun pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah sebesar Rp1,5 miliar untuk kerja sama dengan PIP terkait penyaluran UMi di wilayah tersebut. Harapannya, langkah ini akan memunculkan pelaku UMKM baru dan mengurangi angka kemiskinan di Bone Bolango. (DJPb/hr/rsa)