Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Rembuk Nasional Terjemahkan Pelayanan Dalam Revolusi Mental

Jakarta, 30/10/2018 Kemenkeu – Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta) Dini Kusumawati mewakili Sekretaris Jenderal menjadi pembicara dalam Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2018 pada Sabtu (27/10). Acara ini dihadiri oleh 500 peserta antara lain perwakilan pemerintah daerah, kepolisian resor, Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian PAN dan RB, IPDN, dan peserta umum.

Dikutip dari laman Sekretariat Jenderal (Setjen), Karo Organta pada kesempatan tersebut menyampaikan proses panjang reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Dini menjelaskan mengenai Gerakan Indonesia Melayani yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah saat KPPN Palu mulai memberikan layanan perdana kepada Satuan Kerja Mitra Kerja pada tanggal 3 Oktober 2018 (5 hari pasca gempa dan tsunami menimpa Palu dan Donggala) di tempat parkir belakang kantor.

“Kami memang takut dengan gempa susulan yang datang silih berganti, tapi kami lebih takut lagi kalau kami tidak bisa memberikan layanan untuk sekadar meringankan beban penderitaan mereka,” begitu kalimat salah satu pegawai KPPN Palu yang disampaikan ulang oleh Karo Organta.

Sebagai informasi, Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-RM) yang dilaksanakan dari tanggal 26 s.d. 28 Oktober 2018 di Manado. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pemprov Sulawesi Utara serta koordinator program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terdiri dari beberapa kementerian. Selain berpartisipasi menjadi pembicara dalam salah satu kegiatan tersebut, Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara juga berpartisipasi dalam pameran PKN-RM dengan membuka booth layanan pajak, seperti layanan pencetakan kartu NPWP dan layanan informasi mengenai ketentuan perpajakan terkini. (Setjen/hr/rsa)