Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Sektor Perkeretaapian Kini Tidak Dipungut PPN

Jakarta, 01/10/2020 Kemenkeu – Pemerintah memberikan keringanan pajak kepada pelaku usaha. Kini sektor perkeretaapian tidak lagi dipungut PPN. Fasilitas PPN pada Sektor Perkeretaapian ini telah diatur dalam PP 50 Tahun 19 tentang impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu dan kini untuk mekanisme pelaksanaannya telah resmi tertuang pada PMK No.41/PMK.03/2020.

Dikutip dari laman Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Analis Kebijakan Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF, Joni Kiswanto mengatakan bahwa PP 50 Tahun 2019 tidak memungut PPN kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Sebagai informasi, fasilitas tidak dipungut PPN diberikan dengan menggunakan surat keterangan tidak dipungut. Wajib Pajak harus memiliki SKTD sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor, menerima penyerahan, dan/atau melakukan pemanfaatan. Terkait tata cara pemberian fasilitas PPN dan mekanisme lainnya tertuang seutuhnya pada PMK No.41/PMK.03/2020. (BKF/hr/aw).