Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Setjen Ikuti Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut

Jakarta, 03/05/2019 Kemenkeu – Sekretariat Jenderal diwakili oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Biro Organta) mengikuti deklarasi pembangunan Zona Integritas (ZI) pada kawasan bandar udara dan pelabuhan. Pembangunan ZI pada kawasan bandar udara dan pelabuhan laut ini merupakan salah satu program prioritas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin dalam sambutannya mengatakan bahwa langkah Indonesia untuk membangun kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan daya saing ekonomi, percepatan industri dan pariwisata, serta perekonomian maritim akan sangat bertumpu pada penguatan pelabuhan dan bandara. Oleh karena itu sangat dibutuhkan upaya kebersamaan dari seluruh stakeholders terkait, baik pemerintah, sektor private maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas fungsi pemerintahan pada sektor tersebut. “Pelabuhan dan bandara merupakan gerbang utama negara bagi masuknya sentimen ekonomi dunia ke Indonesia,” ungkapnya saat Deklarasi pada Kamis (02/05).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyampaikan prediksi dari BPS, McKinsey, dan PwC yang mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang berkekuatan nomor 4 ekonomi dunia. Ketua KPK menambahkan, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki seperti right sizing organisasi, perbaikan tunjangan hari tua, dan sinergi dan integrasi sistem antar unit kerja.  “Pembangunan ZI WBK-WBBM merupakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukan, upaya-upaya perbaikan tersebut telah dilakukan melalui program Online Single Submission (OSS) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), “ ujarnya.

Sebagai perwujudan inovasi dalam rangka penilaian Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi/ wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), saat ini diterapkan penilaian secara digital dengan tujuan untuk memudahkan penilaian serta mendukung gerakan efisiensi di lingkungan Kemenkeu. Aplikasi Digital Integrity Assessment sangat membantu mengkompilasi dokumen secara online. Sebagai informasi, pembangunan ZI ini dilakukan di 6 kawasan bandar udara dan pelabuhan laut dimana terdapat instansi vertikal dari unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun 6 kawasan tersebut yakni bandar udara Soekarno-Hatta (Jakarta), Juanda (Surabaya), Kualanamu (Medan), Hasanuddin (Makassar), Hang Nadim (Batam), dan Ngurah Rai (Bali) serta pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), Sukarno Hatta (Makassar), Sekupang (Batam) dan Tanjung Emas (Semarang). (Setjen/hr/ds).