Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

UKI Sebagi Penambah Nilai, Bukan Beban

Jakarta, 25/01/2019 Kemenkeu – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak delapan tahun silam telah berupaya untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat dengan membentuk Unit Kepatuhan Internal (UKI) di setiap unit Eselon I. Dalam pembentukan unit tersebut, Kemenkeu mengadopsi konsep tiga lini pertahanan (three lines of defense), yaitu manajemen bertindak sebagai lini pertama, UKI sebagai lini kedua, dan Inspektorat Jenderal sebagai lini ketiga. Dalam perjalanannya, terdapat banyak kendala yang mengakibatkan fungsi UKI sebagai lini kedua belum berjalan secara optimal. Atas kondisi tersebut, Inspektorat Jenderal (Itjen) menggelar Workshop Enhancing The Role of Second Line of Defense bertempat di Ruang Rapat Itjen Gedung Djuanda 2 Lantai 12 dan dibuka langsung oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Bambang Karuliawasto pada Kamis (24/01) dengan menghadirkan narasumber Raoul Menes dari Menes Consulting Group.

Dikutip dari laman Itjen,  Sekretaris Itjen menuturkan bahwa Menteri Keuangan telah mengamanatkan untuk memperkuat peran UKI sebagai second line of defense. Pada kondisi saat ini, UKI tidak hanya bertindak sebagai pengendali intern tetapi juga dibebankan tugas dan fungsi lain. Hal lain yang terjadi adalah kurangnya kapabilitas pegawai akibat pola mutasi dan penempatan yang kurang tepat turut menurunkan kualitas UKI. Pada akhirnya UKI dianggap hanya mengganggu jalannya proses bisnis dan tidak memberikan nilai tambah bagi organisasi. Terlebih lagi, kasus operasi tangkap tangan yang belakangan terjadi seolah-olah menjadi tanggung jawab UKI dan bukan tanggung jawab pimpinan/manajemen selaku lini pertama.

Menurut Raoul Menes, dalam implementasi three lines of defense, tanggung jawab tiap lini harus didefinisikan secara jelas sehingga setiap lini mengerti batas-batas tanggung jawab dan bagaimana mereka berperan dalam struktur pengendalian dan risiko dalam suatu organisasi. Hal ini tentunya perlu dikomunikasikan dengan baik sehingga tiap-tiap lini mengerti tanggung jawab masing-masing. Hal yang harus dihindari adalah tiap-tiap lini pengawasan tidak saling mengerti apa yang dilakukan, atau yang paling buruk adalah lini-lini pengawasan tersebut melakukan tugas yang sama sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan secara efisien. Keberhasilan penerapan three lines of defense tergantung dari feedback yang diperoleh dari manajemen atau klien pengawasan. Apakah klien pengawasan merasa diberikan nilai tambah serta merasa dibantu dalam simplifikasi prosedur dan proses. UKI sebagai lini kedua dianggap berjalan optimal jika dapat memberikan nilai tambah organisasi, tidak mengganggu proses bisnis, dan tidak menambah beban pekerjaan. “Usaha yang dilakukan dalam organisasi jangan sampai menambah beban, tetapi lakukan usaha yang menambah efisiensi,” ungkapnya. (Itjen/hr/rsa).