Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

1 Juli 2016, PKP Se-Indonesia Wajib Gunakan E-Faktur

Jakarta, 14/06/2016 Kemenkeu - Pada 1 Juli 2016, selain pemberlakuan sistem pembayaran pajak dengan e-billing kepada Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara nasional akan menggunakan e-Faktur. Dengan e-Faktur, upaya pemalsuan faktur dapat dihindari karena dengan aplikasi e-Faktur, nomor seri faktur pajak melalui tahapan validasi yang ketat.


PKP harus siap menggunakan e-faktur yang dapat dimulai dengan beberapa langkah awal. Pertama, PKP memasang aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di perangkat komputer masing-masing. Aplikasi e-Faktur ini terhubung ke program e-SPT, sehingga akan memudahkan PKP dalam membuat SPT Masa PPN secara elektronik. Aplikasi tersebut dilengkapi pula dengan buku manual yang menjelaskan cara penggunaannya. Setelah itu, PKP dapat memperoleh Sertifikat Elektronik dengan cara mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP dikukuhkan, lalu petugas akan memandu prosedur berikutnya.


Sejak Juli 2015, DJP  sudah mewajibkan PKP wilayah Jawa dan Bali untuk menggunakan e-Faktur. Selain itu, DJP juga telah mengimbau kepada seluruh pembeli barang dan penerima jasa yang menerima faktur pajak dari PKP, agar memastikan bahwa faktur pajak yang diterima tersebut merupakan e-Faktur.


Dari penggunaan e-faktur ini diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat karena faktur elektronik memperkecil kemungkinan adanya faktur-faktur fiktif. Dengan penerapan faktur elektronik, restitusi diharapkan dapat dikurangi, sehingga dapat memperbaiki sumbangan dari PPN. (as)