Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menerima penghargaan pada kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKODIA) yang diselenggarakan KPK di Hotel Bidakara, Jakarta pada Selasa (12/12)

18 Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Jadi Role Model Nasional

Jakarta, 13/12/2017 Kemenkeu - Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Kemen PAN-RB) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman tahun 2017 menunjukkan terjadinya peningkatan unit kerja pelayanan yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari tahun 2016.

Saat ini terdapat 18 unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Asman Abnur di ruang Kanthi, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (13/12).

“Tahun 2017 ini kita menerima usulan 485 unit kerja pelayanan dari 137 instansi pemerintah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77 unit kerja berhasil memperoleh Wilayah Bebas Korupsi. Predikat WBK ada yang kemudian naik 6 unit kerja memperoleh predikan WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani jadi di atas WBK. Tahun 2017 ada 109 unit kerja memperoleh WBK dan kemudian 18 unit kerja memperoleh WBBM. Nah, ini suatu kemajuan yang luar biasa,” kata Men PAN-RB mengapresiasi capaian-capaian tersebut.

Walaupun menyatakan kebanggaanya atas capaian di atas, MenPAN-RB mengkritisi jumlah unit kerja peraih WBK/WBBM yang dirasa masih sedikit dibanding dengan keseluruhan jumlah unit kerja di Indonesia. Untuk itu, MenPAN-RB mendorong agar 18 unit kerja dengan predikat WBBM menjadi role model nasional sebagai rujukan belajar bagi unit kerja-unit kerja lainnya.

“Nah, maka dari itu, saya berharap 18 unit kerja ini menjadi model nasional yang bisa dijadikan contoh,” ungkapnya. 

Sebagai tambahan informasi, sebanyak 11 unit kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperoleh predikat WBK/WBBM, yaitu:

  1. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal;
  2. Direktorat Pembiayaan dan Transfer Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK);
  3. Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR);
  4. Pusdiklat Keuangan Umum, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
  5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sumbawa Besar, Direktorat Jenderal Pajak;
  6. Kantor Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (KPPBC) Bogor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
  7. KPP BC Cilacap, DJBC;
  8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB);
  9. KPPN Padang, DJPB;
  10. KPPN Kotamubago, DJPB; dan
  11. KPPN Kuningan, DJPB.

Selain itu, Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenkeu juga memperoleh dua penghargaan dari KPK untuk 15 K/L/BUMN/D/PEMDA sebagai Instansi dengan Implementasi e-LHKPN terbaik dan sebagai Instansi dengan Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN Terbaik.

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu juga turut berkontribusi dengan meraih penghargaan sebagai Instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik yang dalam kategori ini diberikan kepada 10 instansi. Selain itu, Kemenkeu memperoleh penghargaan Membangun Unit Kerja Pelayanan Percontohan Secara Sistematis Menuju WBK dan WBBM. (bs/nr)