Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

5 Persoalan Mendasar dalam Penyaluran Dana Desa

Jakarta, 17/11/2015 Kemenkeu – Dalam proses penyaluran dana desa, pemerintah masih menemui 5 persoalan mendasar yang menjadi hambatan di lapangan. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, hambatan pertama adalah adanya ketentuan hukum yang belum sejalan antar satu sama lain. “Dan ini menyulitkan bagi desa dalam pelaksanaan UU tentang Desa,” katanya di Jakarta pada Senin (16/11).


Selanjutnya, Bupati dan Walikota masih terlambat dalam menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan dana dan keuangan desa. Padahal peraturan ini yang mendasari penyaluran dana desa dari rekening daerah. Ketiga, masih ada keterlambatan penyaluran dana desa dari kabupaten atau kota ke desa. “Padahal pemerintah pusat sudah menyalurkan tepat waktu sebesar Rp16,6 triliun dana desa atau 80 persen dari pagu sebesar Rp20,7 triliun kepada Kabupaten atau Kota,” jelas Boediarso.


Kemudian, kabupaten dan kota juga terlambat menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penyerapan dana desa. “Pelaporan itu masih banyak kabupaten/kota terlambat melaporkan realisasi dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa,” tambah Boediarso. Terakhir,  belum dipenuhinya ketentuan besaran/Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dari APBD kabupaten/kota. “Data APBD 2015 dan info dari daerah, tahun 2015 masih ada sejumlah daerah yang belum memenuhi ADD 10 persen dan PDRD 10 persen. Kalau ada yang belum dipenuhi, maka bisa jadi RAPBD kabupaten/kota tidak disahkan,” tegasnya. (as)