Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

6 Langkah Cepat DJP dalam Mencapai Target Penerimaan Tahun 2014

Jakarta, 31/12/2013 MoF (Fiscal) News - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2014 mendatang diberikan tugas untuk menggapai target penerimaan pajak dalam APBN 2014 yang mencapai Rp1.110,2 triliun. Nilai ini naik sebesar Rp115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp995,2 triliun.

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat P2 Humas DJP Chandra Budi mengatakan, peran penerimaan pajak ini sebesar 66,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp1.667,1 triliun. “Tentunya, untuk mengamankan agar target penerimaan pajak tersebut tercapai, maka  Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis,” jelas Chandra Budi dalam rilis pada Senin (30/12).

Dengan adanya langkah optimalisasi tersebut, diharapkan kinerja DJP ke depan akan semakin terarah, fokus dan beroritentasi pada hasil. Dengan demikian, target penerimaan pajak pada tahun 2014 akan tercapai, meski hal tersebut masih dibayangi oleh kondisi ekonomi global yang belum pulih akibat kebijakan tapering off dari Bank Sentra Amerika Serikat.

Dijelaskan Chandra Budi, bahwa keenam langkah optimalisasi penerimaan pajak yang ditempuh DJP adalah pertama, penyempurnaan Sistem Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saat ini DJP telah menyempurnakan cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan internet atau e-filling, selain itu juga akan diimplementasikan penggunaan electronic faktur (e-faktur) dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di bulan Juli 2014.

Kedua, ekstensifikasi WP Orang Pribadi berpendapatan tinggi dan menengah. Menurut dia, kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan akan lebih fokus kepada orang pribadi yang memiliki potensi untuk membayar pajak sehingga kontribusi dominan penerimaan pajak akan bergeser secara bertahap dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Orang Pribadi. Seperti layaknya negara maju maka penerimaan dari Wajib Pajak Orang Pribadi lebih besar daripada Wajib Pajak Badan, sehingga tidak terlalu riskan terhadap perubahan ekonomi global.

Ketiga, Perluasan Basis Pajak termasuk kepada sektor sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya, sektor sektor yang akan digali potensinya karena belum tersentuh secara maksimal di antaranya sektor pedagangan (Usaha Kecil dan Menengah), yang memiliki tempat usaha di pusat-pusat perbelanjaan dan tentunya sektor properti.

Keempat, optimalisasi pemanfaatan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan dari institusi lain karena persoalan utama yang dihadapi DJP untuk menggali potensi pajak adalah kurangnya data eksternal yang valid.

Kelima, Penguatan Penegakan hukum bagi penghindar pajak, untuk memberikan rasa keadilan maka Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar akan dilakukan penegakan hukum mulai dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan.


Serta Keenam, penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan wajar. Menurut Chandra, DJP telah membentuk tim Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk mengkaji dan mengharmonisasi semua peraturan perpajakan sehingga lebih memiliki kepastian hukum dan berkeadilan. (nic)