Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

8 Kementerian Lembaga Sinergi Gelar Rakor Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi

Jakarta, 12/07/2017 Kemenkeu – Delapan Kementerian Lembaga bersinergi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi bertempat di Auditorium Sabang, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta pada Rabu (12/07).  Delapan Kementerian Lembaga tersebut antara lain adalah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kantor Staf Kepresidenan Indonesia (KSP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Rapat koordinasi ini dilatarbelakangi keinginan untuk meningkatkan praktik perdagangan yang baik sehingga terwujud persaingan usaha yang sehat, bersih dan adil.

 

“Pada hari ini kita bersama-sama dengan pak Menko Perekonomian yang sayangnya harus menghadiri acara lain, dengan Kapolri Pak Tito, Panglima TNI pak Gatot, Wakil Ketua KPK pak Saut, Kepala Staf Presiden Pak Teten, jaksa Agung dan Kepala PPATK, semuanya melakukan koordinasi untuk menangani apa yang disebut impor berisiko tinggi. Didalam rangka untuk menegakkan suatu kepastian didalam kita memberlakukan para pelaku impor, agar mereka yang baik tentu dilayani dengan baik, dan yang memiliki risiko tinggi kita harapkan mulai juga menjadi baik sehingga keseluruhan sistem bisa dibersihkan.” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika membuka konferensi pers.

 

Sebagaimana diketahui, Program penertiban impor berisiko tinggi merupakan salah satu dari serangkaian program penguatan reformasi yang dijalankan DJBC sejak Desember 2016. Upaya penertiban impor berisiko tinggi merupakan langkah nyata DJBC dalam menjawab tantangan dari masyarakat yang menginginkan perdagangan ilegal dapat diberantas.“Ini adalah salah satu keseluruhan dari reformasi di bidang perpajakan karena kami di Kementerian Keuangan bertugas untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.750 triliun baik pajak dan bukan pajak.” Kata Menkeu.

 

“Dengan tekad hari ini kita tentu berharap bahwa kita kedepan akan saling berkoordinasi. Kita tidak melihat kebelakang tapi kita akan melihat kedepan dan untuk itu kita juga memberikan sinyal kepada para pengusaha bahwa kita ingin melayani pengusaha secara baik didalam menjalankan kegiatan ekonomi yang legal. Oleh karena itu kita juga akan perbaiki sistem, kita memperbaiki tingkah laku dari aparat dan kita juga akan perbaiki kinerja mereka. Sehingga pada akhirnya ekonomi dan masyarakatlah yang akan diuntungkan.” pungkasnya. (ip/hr)