Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Akses Vaksin Covid-19 Tidak Merata, Negara G20 Sepakat Bantu Suplai Vaksin

Jakarta, 25/11/2021 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemulihan terjadi secara tidak merata di seluruh dunia, salah satunya dalam akses dan distribusi vaksin. Hal tersebut menimbulkan ancaman mutasi baru yang dapat mengancam proses pemulihan ekonomi.

“Saat ini, dunia sebetulnya sudah bisa memproduksi vaksin yang cukup untuk seluruh dunia divaksinasi di atas 50 persen, namun distribusinya tidak merata. Di negara-negara maju bisa di atas 70 persen sementara negara-negara berkembang atau negara miskin di bawah 40 persen. Waktu di Roma kemarin, bahkan ada negara yang baru 5 persen atau di bawah 10 persen populasinya divaksin,” kata Menkeu secara daring dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis (25/11).

Maka dari itu, negara-negara G20 sepakat untuk membantu suplai vaksin Covid-19 untuk negara-negara miskin dan berkembang yang masih belum mendapatkan akses vaksin. Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus Presidensi dari G20 akan mendorong kolaborasi global di dalam rangka untuk pemulihan ekonomi secara bersama dan lebih kuat, sesuai tema Presidensi G20 “Recover Together, Recover Stronger”.

“Pemulihan ekonomi dunia, terutama pada saat Covid sendiri belum selesai tidak merata. Terjadi ketidakmerataan akibat akses dari vaksin dan kemudian munculnya komplikasi seperti disrupsi dari sisi supply side dan juga inflasi, serta kenaikan harga komoditas. Ini tentu menjadi tantangan yang besar untuk mendesain suatu pemulihan ekonomi bersama,” ujar Menkeu.

Di dalam pertemuan G20, para pimpinan negara, menteri keuangan, hingga bank sentral akan membahas bersama tantangan pemulihan ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya. Misalnya, exit policy, scaring effect, financial technology, sustainable finance, perpajakan global, dan juga perubahan iklim.

“Ini adalah topik-topik yang luar biasa penting di mana Presidensi Indonesia diharapkan akan bisa menciptakan suatu lingkungan, tidak hanya pembahasan, tapi kolaborasi dan agreement untuk hal-hal yang kemudian membuat negara-negara ini mau berkolaborasi,” kata Menkeu. (dep/mr/hpy)