Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Alternatif Pendanaan Infrastruktur Melalui KPBU/KPS

Jakarta, 19/10/2015 Kemenkeu - Hingga tahun 2019, Indonesia membutuhkan anggaran yang besar untuk pembangunan infrasturktur. Perkiraan biaya tersebut mencapai Rp4.796 triliun dan pemerintah hanya mampu membiayai 30 persen dari total kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mencari alternatif pendanaan melalui Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS).


“Ada skema KPBU. Itu solusi jawab tantangan sekaligus untuk merangkul pihak swasta. Skema ini diharapkan bisa berkontribusi sekitar 36 persen dari total kebutuhan infrastruktur hingga tahun 2019,” jelas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (19/10).


Kementerian Keuangan, menurutnya, telah menyediakan sejumlah insentif fiskal untuk menarik investor. “Insentif fiskalnya untuk membuat proyek-proyek KPS lebih bankable, atau layak secara fiskal di mata investor. Bisa secara project development fund, viability gap fund, dan penjaminan yang dilakukan oleh PT PII,” tambah Sonny.


PII ini akan menjadi pelaksana satu pintu untuk urusan penjaminan infrastruktur. Saat ini sudah ada beberapa proyek infrastruktur dengan skema KPS yang berjalan. Salah satunya, dan yang terbesar adalah PLTU Batang, Jawa Tengah. “Statusnya sudah groundbreaking. Menunggu financial closed,” katanya. PLTU batang merupakan proyek infrastruktur skala besar pertama yang dibangun dengan skema KPS dan diberi penjaminan oleh PT PII. (as)