Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Amankan Penerimaan Perpajakan, DJP Bentuk Satgas Faktur Pajak

Jakarta, 09/10/2015 Kemenkeu – Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membentuk Satgas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) Tahun 2015. Tujuan pembentukan satgas ini adalah menciptakan efek jera (deterrent effect) dan pengembalian kerugian negara yang optimal.

Dalam keterangan resminya pada Selasa (6/10), Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Mekar Satria Utama menyatakan, sasaran kegiatan Satgas ini dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, terhadap pengguna Faktur Pajak TBTS, dilakukan pendekatan persuasif berupa kegiatan klarifikasi di Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pelayanan Pajak. “Tujuan pendekatan persuasif ini adalah untuk meningkatkan kesadaran para pengguna Faktur Pajak TBTS dan sekaligus meningkatkan penerimaan pajak,” katanya.

Kedua, terhadap jaringan penerbit Faktur Pajak TBTS, akan dilakukan pendekatan agresif (hard enforcement) berupa kegiatan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan yang diketahui seketika, atau dikenal dengan istilah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kantor Wilayah DJP atau Direktorat Intelijen dan Penyidikan. Tujuan penindakan tegas ini adalah untuk mempidanakan pelaku sehingga sumber Faktur Pajak TBTS dapat diberantas.

“Penyidikan terhadap para Penerbit Faktur Pajak TBTS akan diperkuat dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk pemberatan hukuman dan perampasan aset hasil tindak pidana,” ungkapnya.(nv)