Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama beberapa jajaran pejabat eselon I memberikan penjelasan kepada awak media saat Konferensi Pers RAPBN 2018 di Aula Djuanda Kemenkeu, Jakarta pada Senin (21/08).

APBN 2018, Pertumbuhan Diasumsikan Mencapai 5,4%

Jakarta, 22/08/2017 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (RAPBN 2018). Pertumbuhan ekonomi diasumsikan pada angka 5,4% dan diharapkan faktor penunjang ekonomi akan tumbuh positif. Penunjang dari sisi investasi diharapkan berada di kisaran 6,3% dan ekspor sebesar 5,1% serta konsumsi rumah tangga juga tetap stabil di kisaran 5,1%.

"Dengan Dewan (DPR) waktu itu sudah disetujui suatu range pertumbuhan 5.2-5.6%, kita memperkirakan 5,4% adalah suatu titik yang cukup seimbang antara optimisme dan sedikit kehati-hatian," jelas Menkeu di acara Konferensi Pers RAPBN 2018, Senin (21/08) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan.

APBN tahun 2018 dirancang dengan postur pendapatan negara sebesar Rp1.878,4 triliun, belanja negara Rp2.204,4 triliun dan defisit turun ke 2,19%. “Asumsi defisit yang lebih rendah dari tahun 2017 menunjukkan bahwa pemerintah berusaha merespon permasalahan utang, namun utang tidak bisa langsung dihentikan,” terangnya.

Menkeu mengharapkan dengan pembiayaan yang makin sehat, posisi Republik Indonesia di ekonomi dunia bisa dijaga kesehatan dan kekuatannya. Menurutnya, APBN juga dapat menjalankan fungsinya untuk stabilisasi, alokasi dan distribusi.

"Komitmen untuk membuat APBN sehat sangat terlihat di tahun 2018 tapi kita tidak melakukannya secara drastis karena mengelola ekonomi itu harus dilakukan secara smooth atau mulus, APBN jangan jadi faktor yang menimbulkan gejolak tapi ia menjadi faktor yang menjadi stabilitas," ujarnya.

Dari sisi penerimaan, ia memperkirakan tax ratio tahun depan akan mencapai 11,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Penerimaan Pajak akan dioptimalkan berdasarkan hasil data yang diperoleh dari program Amnesti Pajak dan Automatic Exchange of Information (AEOI) serta penguatan kepatuhan secara terukur. Berbagai kerjasama internasional terkait perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengidentifikasi potensi penerimaan pajak.

"Kita harap peningkatan penerimaan pajak bukan menekan dari mereka yang sudah membayar dengan patuh tetapi lebih kepada mendapatkan pendapatan dari mereka yang selama ini bisa menghindari pajak. Ini merupakan upaya yang sangat luar biasa keras dari DJP.  Yang ingin kita lakukan adalah melakukan ekspansi data-data baru dan kerjasama perpajakan internasional yang semakin kuat dan luas di dunia," pungkasnya. (ma/nr)