Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum di depan sekitar 300 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) bertema “Reformasi Fiskal: Mengapa dan Bagaimana?” di Auditorium FEB UI, Depok, Rabu (16/05).

APBN Adalah Instrumen Mengurangi Ketimpangan

Depok, 16/05/2018, Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Reformasi Fiskal perlu dilakukan terus-menerus karena APBN yang sehat merupakan salah satu alat untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, mengelola gocangan ekonomi melalui countercynical, dan mengurangi ketimpangan. 

Hal ini disampaikan Menkeu dalam kuliah umum di depan sekitar 300 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) bertema “Reformasi Fiskal: Mengapa dan Bagaimana?” di Auditorium FEB UI, Depok, Rabu (16/05).

“Jadi sekarang saya ingin mengatakan kenapa fiskal policy itu perlu direform? atau APBN secara umum perlu direform? Pertama, karena ekonomist itu tidak selalu berjalan mulus, linier. Makanya growing itu is part of strategy untuk creating jobs dan untuk mengurangi poverty, kemiskinan. Salah satu instrument untuk meng-create jobs, mem-boost growth itu adalah fiscal policy (yang sehat),” jelas Menkeu.  

Kedua, menurutnya adalah membuat fiscal policy yang sehat dan tepat untuk melakukan countercyclical pada saat perubahan ekonomi mengguncang suatu negara, seperti terjadinya krisis ekonomi.

Ketiga, fiscal policy yang sehat dan tepat juga diperlukan untuk mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan.

“Ketiga, di dalam perekonomian selalu ada ketimpangan. Segelintir kelompok yang sangat kaya banget tapi mayoritas masyarakatnya sangat miskin. Fungsi kita adalah bagaimana memotong kemiskinan antar generasi. Masalah gizi buruk, masalah air bersih, masalah pendidikan dasar, imunisasi itu semuanya menjadi penting. Itu semua nda akan bisa diselesaikan oleh market. APBN adalah salah satu intrumen untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang merupakan ketimpangan seperti itu,” pungkas Menkeu.(btr/ind/nr)