Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

APBN-P 2014 Kemungkinan Diajukan Setelah Pemilu



Jakarta, 23/01/2014 MoF (Fiscal) News – Pemerintah berencana mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) setelah momentum pemilihan umum (Pemilu) mendatang. Hal ini mengingat adanya beberapa asumsi dalam APBN 2014 yang dipastikan berubah karena perkembangan situasi ekonomi secara internal maupun eksternal.


“Pemerintah terus berkomunikasi dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mencari waktu yang paling pas terkait APBN-P ini, tapi memang tidak bisa dipungkiri dengan adanya Pemilu otomatis (jadwal) anggota DPR agak padat, jadi memang harus dicarikan waktunya yang pas,” demikian dikatakan Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rofiyanto Kurniawan di Jakarta, Rabu (22/1).


Ia menambahkan, saat APBN-P diajukan, pembahasannya harus selesai dalam jangka waktu satu bulan. Oleh karena itu, pihaknya akan mencari waktu yang tepat, mengingat mulai Bulan Maret 2014 anggota DPR diperkirakan jarang berada di parlemen, karena kesibukan terkait Pemilu pada Bulan April mendatang. “Mungkin pemerintah mencari waktunya setelah itu, tapi belum tentu juga dilakukan pada semester II,” imbuhnya.


Lebih lanjut ia menjelaskan, asumsi APBN 2014 yang perlu dikoreksi antara lain nilai tukar rupiah yang saat ini mencapai Rp.12.000/dolar AS, atau 20 persen lebih tinggi dari asumsi makro yang sebesar Rp10.500/dolar AS. Untuk asumsi inflasi juga dinilai perlu diubah karena adanya perbaikan dari ekonomi global dan juga pengaruh pelemahan nilai tukar rupiah. “Kalau untuk pertumbuhan ekonomi perlu ada koreksi,” pungkasnya.(ans)