Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

ASEAN dan Australia Sharing Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah di Indonesia

Jakarta, 02/10/2013 MoF (Fiscal) News - Kementerian Keuangan bekerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) dan Government Partnership Fund (GPF) menyelenggarakan Lokakarya GFS (Government Finance Statistics/ Statistik Keuangan Pemerintah) pada Kamis (26/9) di Bali.

Tujuan diselenggarakannya lokakarya ini antara lain untuk harmonisasi akuntansi berbasis akrual dengan GFS, memperkenalkan implementasi GFS di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi atas permasalahaan yang timbul dalam praktik penyusunan Laporan GFS di Indonesia, khususnya di wilayah.

Lokakarya didahului dengan pelatihan GFS yang dilaksanakan pada 23-25 September 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam memahami aspek konseptual maupun aspek praktis penerapan GFS, termasuk memahami proses kompilasi data, konversi data akuntansi ke GFS, dan metodologi penyusunan laporan GFS.

Lokakarya kali ini menghadirkan narasumber yang berasal dari GFS Expert IMF dan GPF, Perwakilan Negara ASEAN yang telah menerapkan GFS, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, serta para pejabat di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Pada kesempatan tersebut, mereka memberikan pemaparan materi serta knowledge sharing kepada 112 peserta yang berasal dari para pemangku kepentingan Statistik Keuangan Pemerintah, baik internal maupun eksternal Ditjen Perbendaharaan.

Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perbendaharaan Boediarso Teguh Widodo menyampaikan bahwa untuk pengembangan dan peningkatan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah telah berkomitmen untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Ke depan, lanjutnya, pemerintah mencanangkan adanya keselarasan antara Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dengan Statistik Keuangan Pemerintah. “Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah mengatur agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar Negara,” tambahnya.

Sementara itu, dalam sesi panel, terkait dengan pengalaman pada beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Australia, serta IMF sendiri dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dan GFS, para narasumber menyampaikan bahwa langkah awal yang dilakukan dalam penerapan GFS adalah reformasi dalam pelaporan keuangan, yaitu penerapan akuntansi berbasis akrual. Data yang disajikan dalam laporan keuangan yang berbasis akrual diyakini akan menambah kualitas informasi yang disajikan pada GFS. Dengan demikian, Laporan GFS dapat digunakan untuk melihat kinerja ekonomi pemerintah.

Namun demikian, mereka juga mengingatkan bahwa dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dan GFS diperlukan mandat yang jelas, komitmen para pimpinan, koordinasi yang baik antar-pemangku kepentingan, sumber daya yang memadai, struktur manajemen proyek yang efektif, serta dukungan teknologi dan sistem informasi yang memadai.(nvr)