Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Asistensi Pengisian LHKPN Pegawai DJBC dengan KPK

Jakarta, 21/08/2013 MoF (Fiscal) News – Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) para pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dilakukan guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini juga merupakan komitmen dari pegawai untuk transparan dalam bekerja, sehingga mereka dapat bertanggungjawab kepada publik atas kinerja dan perolehan harta kekayaan selama bekerja di DJBC. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Agung Kuswandono mengatakan bahwa walaupun secara prosedural KPK mewajibkan pengisian LHKPN sampai dengan pejabat eselon III, namun DJBC mewajibkan pengisian LHKPN hingga pejabat eselon IV. Pengisian LHKPN secara berkala dapat menjadi bukti tidak ada penyalahgunaan kewenangan dan harta dan perolehannya berasal dari sumber yang sah.

KPK diwakili oleh Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Cahya H. Harefa dan Direktur Penelitian dan Pengembangan Roni Dwi Susanto serta 2 orang staf KPK lainnya. Kedatangan ini secara khusus atas undangan DJBC untuk memberikan asistensi dalam pengisian LHKPN bagi para pejabat DJBC. “Karena dalam pengisian LHKPN ternyata gampang-gampang susah.Jadi supaya tidak bolak-balik klarifikasi,” tutur Agung dalam konferensi pers mengenai Drop Box LHKPN DJBC di Kantor Pusat DJBC, Senin (19/8). Asistensi ini berlangsung selama 3 hari yaitu pada Kamis, Jumat, Senin (15,16, dan 19 Agustus 2013).

Agung juga menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki KPK per tanggal 1 Agustus 2013, dari seluruh 4.120 pegawai DJBC yang diwajibkan menyerahkan LHKPN, baru 4.068 pegawai yang telah menyerahkan LHKPN atau sebesar 98,74%, sehingga masih terdapat 52 pegawai yang belum melakukan pengisian form A – yang tingkat kepatuhannya sangat tinggi. Sementara itu, masih terdapat 2.000 pegawai yang belum melakukan pengisian form B – yaitu pemutakhiran data pejabat yang sudah dua tahun menjabat – dikarenakan adanya proses transisi.

Selain itu, Agung juga menerangkan mengenai kewajiban penyampaian LHKPN di Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 38/KMK.01/2011 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai tenggat waktu yang ditentukan dianggap melanggar pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga dijatuhi hukuman disiplin ringan. Pelaporan LHKPN ini dimaksudkan agar DJBC bebas dari KKN sehingga pemerintah semakin lebih baik dan terciptanya good government.

Dalam konferensi pers tersebut, Agung mewanti-wanti pejabat DJBC agar tidak lalai untuk melaporkan harta kekayaannya. Pengisian LHKPN menjadi salah satu syarat administrasi untuk kenaikan pangkat di DJBC di samping kepemilikan NPWP, laporan SPT, LP2P, dan sebagainya. Bila ada pejabat eselon I – IV yang mangkir melaporkan harta kekayaannya, maka akan dikenai sanksi mulai dari teguran hingga tidak dapat dipromosikan. Saat ini, terdapat 5 pegawai yang mendapatkan sanksi disiplin dan teguran tertulis karena terlambat mengisi LHKPN. (din)