Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Aspek Perpajakan yang Terkait Dengan Tindakan Pengawasan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Jakarta, 29/08/2013 MoF (Fiscal) News - Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwas) Anshari Ritonga menjelaskan aspek perpajakan yang terkait dengan tindakan pengawasan hak dan kewajiban wajib pajak. Hal tersebut disampaikannya dalam presentasinya saat Seminar Nasional Tinjauan Aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana: Konsekuensi Hukum dalam Pelaksanaan Adinistrasi Perpajakan, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pajak BPPK di Hotel Borobudur, Kamis (29/8).
 
Dalam presentasinya, yang termasuk dalam tindakan pengawasan terkait 3 unsur yaitu kelengkapan materi dan perangkat hukum peraturan perundangan yang berlaku, institusi, aparat pelaksana dan penegak hukum, serta pandangan, sikap dan kepatuhan hukum dari masyarakat (wajib pajak).
 
Sehubungan dengan institusi, aparat pelaksana atau penegak hukum, sistem, prosedur dan organisasi instansi perpajakan berperan untuk mencapai hasil pemungutan pajak yang efektif dan optimal. "Bagaimana organisasi, prosedur, dan hukum menentukan efektifitas perundang-undangan perpajakan,” jelasnya. Menurutnya, sikap integritas dan profesionalisme aparat perpajakan juga berperan penting dalam pengawasan perpajakan.
 
Ia menjelaskan, posisi komwas perpajakan yaitu sebagai komite nonstruktural yang bersifat mandiri dengan tugas untuk membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan, terhadap pelaksanaan tugas Instansi perpajakan dalam melakukan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang. "Tidak ada operasional, tidak boleh komwas pajak mengambil tugas pengadilan pajak,” imbuh Anshari. Ia mengumpamakan komwas perpajakan seperti komisaris. "Komisaris hanya memberikan nasihat bagi jalannya tugas DJP dan DJBC,” jelasnya. (bppk)