Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Atasi Ekspor Ilegal, Pemerintah Bangun Pelabuhan Khusus Batubara

Jakarta, 03/06/2014 MoF (Fiscal) News - Untuk mengawasi distribusi penjualan batubara ke luar negeri, pemerintah berencana membangun 14 pelabuhan induk ekspor batubara. Dari total 14 pelabuhan tersebut, tujuh pelabuhan akan dibangun di Kalimantan dan tujuh lainnya di Sumatera.


Di Kalimantan, pemerintah akan membangun pelabuhan di Kalimantan Timur, Balikpapan Bay, Adang Bay, Berau dan Maliy, Kalimantan Selatan, Tobaneo, Pulau Laut, Sungai Danau, dan Batu Licin. Sementara, di Sumatera, pemerintah akan membangun pelabuhan di Aceh, Padang Bay, Riau Bay, Jambi Bay, Bengkulu Port, Tanjung Api-Api, dan Tarahan.


Pembangunan pelabuhan tersebut dilakukan untuk mengontrol dan mengatasi maraknya ekspor batubara ilegal. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, R. Sukhyar, dengan menjadikan ke-14 pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan utama untuk ekspor batubara, pemerintah berharap ekspor batubara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan kecil (jalur tikus) dapat ditekan. “Dengan adanya pelabuhan-pelabuhan yang resmi, maka kita akan tahu berapa besar batubara yang keluar (diekspor),” jelasnya seperti dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM pada Selasa (3/6).


Sebagai informasi, saat ini masih terdapat perbedaan jumlah pencatatan jumlah ekspor batubara yang dimiliki oleh Kementerian ESDM dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya penerimaan negara dari royalti batubara.


Lebih lanjut ia mengungkapkan, selisih besaran ekspor yang terjadi mungkin saja diakibatkan oleh metode pencatatan yang berbeda. Oleh karena itu, lanjutnya, selain membangun ke-14 pelabuhan khusus batubara tersebut, Kementerian ESDM juga akan membangun sistem Mineral and Coal One Map Indonesia (MOMI). “Jadi di sistem itu, semua IUP (Izin Usaha Pertambangan) mempunyai kode, seperti kita punya KTP, dia juga punya nomor kode yang bisa dipakai untuk catatan pembayaran royalti dan lainnya misalnya pajak dan sebagainya. Dan MOMI itu juga dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya, termasuk jaringan reklamasi,” jelasnya.(nv)

 

Selengkapnya pada Situs Resmi Kementerian ESDM