Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Banggar Setujui RUU P2APBN 2015

Jakarta, 26/07/2016 Kemenkeu - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (RUU P2APBN 2015), dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan pada Senin (25/07).

Dalam raker ini, dijelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 (LKPP 2015) telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, LKPP 2015 disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual untuk pertama kalinya. Penerapan SAP berbasis Akrual ini merupakan milestone dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pada laporan realisasi APBN, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat sebesar Rp1.508 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara berjumlah Rp1.806,5 triliun. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja, defisit anggaran tercatat sebesar Rp298,5 triliun, atau 2,58 persen. Meskipun terdapat pelebaran defisit anggaran, namun rasio defisit anggaran terhadap PDB tetap dapat dijaga di bawah 3 persen.(ws)