Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Bantuan Sosial Pemerintah, Perlindungan Bagi Masyarakat Miskin dan Menengah

Jakarta, 31/01/2017 Kemenkeu - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menyampaikan banyaknya program sosial yang diberikan pemerintah pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Sudirman, Jakarta 30/01/2017, Rakornas kali ini mengambil tema Sinergi Penyelenggaraan Program dan Anggaran Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Kepada Penerima Manfaat.

“Untuk program perlindungan sosial banyak sekali yang diberikan pemerintah. Program satu juta rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), subsidi bunga Kementerian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop) untuk usaha kecil, Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos, jaminan kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Semata-mata ditujukan untuk perlindungan masyarakat miskin dan menengah ke bawah,” jelas Askolani.

Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh jajaran Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial ini mempunyai sasaran untuk membangun kebersamaan dalam rangka pencapaian target program yang terintegrasi walaupun dengan isu atau permasalahan yang berbeda.

“Dari evaluasi yang ditunjukkan program bantuan sosial (bansos) itu sangat efektif membantu masyarakat menengah ke bawah yang dilakukan Kemensos dalam bentuk PKH ataupun Rastra (Beras Sejahtera) tapi tak diikuti alokasi budget yang mencukupi, belum optimal untuk menjangkau lebih luas penduduk ataupun wilayah,” jelas Askolani mengenai evaluasi program bantuan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui program dan kegiatan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, serta perlindungan dan jaminan sosial yang telah memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan pengurangan kemiskinan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus diiringi dengan pengelolaan keuangan yang profesional, terstruktur serta akuntabel. Pengelolaan anggaran negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. (ip/nr)