Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Banyak Tugas yang Harus Diselesaikan Pansus RUU OJK


Jakarta, 05/11/2010 MoF (Fiscal) News - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jerman dan Inggris. Menurut Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Achsanul Qosasi melalui pesan singkatnya pada Kamis (04/11), kunjungan Pansus RUU OJK ke dua negara tersebut adalah untuk mengunjungi BAFIN, BundesBank, FSA, Bank Of England, serta Federal Finance&HM Treasury di Jerman dan Inggris.

Sejumlah informasi detil dan data kami peroleh baik dalam proses pembentukan maupun teknis implementasinya. Ternyata sangat berbeda dengan info yang selama ini kami miliki," ujarnya. Menurut Achsanul, BAFIN yang merupakan OJK di Jerman dan BundesBank sama-sama memiliki banking supervision (pengawasan bank). BAFIN tidak sepenuhnya menjadi pengawas tunggal lembaga keuangan. Mereka melakukan kordinasi secara periodik dan saling menghargai tugas masing-masing," jelasnya.

Terkait kegagalan FSA (OJK Ingris), Achsanul menyampaikan hal tersebut lebih terpengaruh unsur politik, karena FSA merupakan janji politik Partai Buruh, sehingga saat Partai Konservatif menang FSA diabaikan. “Namun, setelah kami kunjungi FSA, ternyata peran FSA masih besar yang difokuskan pada market conduct, dan akan berubah menjadi CPMA (Consumer Protection Market Authority), dan undang-undang tersebut akan diubah di 2013. Selain itu ada juga Financial Ombudsman sebagai salah satu pilar CPMA,” jelasnya.

Dari hasil kunjungan tersebut, Achsanul menyampaikan bahwa akan banyak tugas yang harus diselesaikan Pansus RUU OJK. "Rasanya banyak sekali tugas Pansus OJK. Kami harus berpikir keras bagaimana menyempurnakan UU OJK ini.  Dari sisi waktu, kita memang sudah harus segera memiliki UU OJK yang akan menjadi pilar dalam pembentukan UU JPSK,” katanya. Ia juga menyampaikan bahwa sitem keuangan Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan kedua negara tersebut. Namun, karena industri keuangan Indonesia berbeda, maka banyak yang harus disempurnakan terkait reformasi keuangan. Hal ini dikarenakan industri keuangan Indonesia berkembang pesat, tetapi tidak diimbangi dengan penyempurnaan regulasinya.(adt)