Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Batasan Omzet Wajib PPN Dinaikkan

Jakarta, 03/01/2014 MoF (Fiscal) News – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menaikkan batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau wajib PPN menjadi Rp4,8 miliar setahun dari sebelumnya Rp600 juta setahun. Perubahan ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menkeu Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013.

“Peraturan yang ditetapkan per tanggal 20 Desember 2013 ini, akan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2014,” jelas Kepala Seksi Hubungan Eksternal DJP Chandra Budi.

Sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3A UU PPN, pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

"Dengan adanya PMK ini, artinya pengusaha dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun dan memilih menjadi non-PKP, tidak diwajibkan menjadi PKP dan menjalankan kewajiban perpajakann yang melekat," katanya.

Menurut Chandra Budi, PMK ini diterbitkan dengan tujuan untuk mendorong wajib pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun lebih banyak berpatisipasi menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013 yang telah berjalan sejak Juli 2013 lalu karena tidak khawatir lagi dengan efek perpajakan PPN-nya.

"Dengan naiknya batasan omzet ini, maka PKP dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dan memilih menjadi non-PKP tidak diwajibkan lagi untuk membuat faktur pajak dan tidak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN," pungkasnya. (nic)