Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Bea Cukai dan Badan Intelijen Negara Berhasil Tindak Penyelundupan Miras

Jakarta, 27/1/2016 Kemenkeu - Pada 26 November 2015 lalu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menjalin kerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam bentuk penandatanganan Mou dengan tujuan untuk mengamankan penerimaan negara, khususnya pajak dan bea cukai. 

Kerja sama operasional yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu dengan BIN telah menunjukkan hasil berupa penindakan importasi miras ilegal. Berdasarkan analisa intelijen dan pendalaman informasi yang diperoleh dari BIN, Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (KPU BC) Tanjung Priok bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Bogor berhasil mengamankan 1 (satu) kontainer berisi 1.115 (seribu seratus lima belas) karton miras dari berbagai jenis dan merk. 

Dalam konferensi Pers di kantor Ditjen Bea dan Cukai, (27/01) Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada BIN.

Menkeu juga menyampaikan harapannya terhadap kerjasama yang sudah membuahkan hasil dari kedua instansi ini. “Yang paling ideal kita harus punya struktur di Bea dan Cukai yang membuat import ilegal menurun, sehingga penerimaan negara meningkat dan peredaran miras menurun. Arah kebijakannya seperti itu.” kata Menkeu.

Dalam kesempatan itu Kepala BIN Sutiyoso juga menyampaikan komitmennya dalam membantu mengamankan pendapatan negara. “Pemerintah  mencanangkan APBN dengan belanja negara yg sangat besar, dan yang menjadi sandaran adalah pendapatan negara baik dari pajak dan bea cukai, disitulah kepentingan BIN untuk membantu mengamankan.” ujarnya.

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan MoU tersebut, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu dengan BIN saat ini telah memprioritaskan kerja sama operasional dalam penanganan beberapa permasalahan antara lain dalam bidang  peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal,  Importasi ilegal di wilayah Pantai Timur Sumatera, serta pencetakan, peredaran dan pemakaian pita cukai palsu.

Dari maraknya penyelundupan yang terjadi dan analisa bersama dalam kerja sama operasional, Kemenkeu (Dirjen Bea dan Cukai dan Inspektorat Jenderal) dengan BIN sepakat berpandangan bahwa disamping penindakan yang bersifat operasional, perlu juga dilakukan peninjauan kembali terkait kebijakan / policy importasi Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) yang berlaku saat ini. Peninjauan kebijakan yang perlu dilakukan, misalnya terkait kebijakan fiskal dan pembatasan jumlah kuota impor MMEA.

Perubahan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dan mengurangi terjadinya penyelundupan MMEA.(ad)