Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Berikut Cara Penyampaian Pelaksanaan Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan

Jakarta, 06/06/2017 Kemenkeu –Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menggelar Konferensi Pers mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Mengenai Akses Informasi Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan di mezzanine gedung Juanda I Kemenkeu pada Senin (05/06). PMK tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo menjelaskan lebih detail mengenai tiga garis besar cara penyampaian common reporting standard atau standar pelaporan berdasarkan PMK tersebut yang juga berdasarkan standar Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam pelaporan Automatic Exchange of Information (AEoI).  “Yang pertama adalah pertama subjeknya. Kedua, cara penyampaian informasi dan ketiga, kerahasiaan. Subjeknya adalah lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dua-duanya ada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga jasa keuangan di sini adalah diantaranya perbankan, pasar modal, perasuransian yang ada di bawah OJK. Sedangkan yang lainnya adalah selain yang tiga tadi. Lembaga jasa keuangan lainnya adalah entitas di luar pengawasan OJK,” jelasnya.

Ia menjelaskan ada dua cara penyampaian; pertama, secara otomatis tanpa permintaan dan dengan permintaan. “Ada dua cara penyampaian. Penyampaian pertama adalah penyampaian otomatis tanpa dilakukan permintaan, informasi disampaikan. Yang kedua adalah by request atau dengan permintaan, baru informasi disampaikan,” tukasnya.

Ia mengatakan, informasi keuangan yang disampaikan hanya dalam periode satu tahun. “Yang otomatis ini adalah informasi-informasi yang terekam dalam satu periode waktu. Periode waktu satu tahun. Ini baru mulai berlaku untuk pelaksanaan atau transmisi informasinya di 2018 atas saldo atau keadaaan tahun 2017,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyampaian bentuk informasi yang bersifat otomatis bisa disampaikan melalui online dan non elektronik. “Penyampaian yang sifatnya otomatis tanpa permintaan bentuknya bisa elektronik atau non-elektronik. Elektronik disini maksudnya online yang dilakukan melalui Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian informasi yang sifatnya otomatis disampaikan melalui OJK sebelum ke Direktorat Jenderal Pajak. Ada juga mekanisme yang tidak otomatis, tidak online, tidak melalui Otoritas Jasa Keuangan tapi disampaikan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak,” jelasnya.

Ia juga memaparkan cakupan informasi yang dilaporkan yaitu identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan yang melaporkan, saldo dan penghasilan terkait rekening tersebut. “Informasi yang diminta adalah pertama identitas pemegang rekening keuangan, yang kedua nomor rekening keuangan, yang ketiga identitas lembaga keuangan yang melaporkan, keempat adalah saldo dari rekening keuangan pertanggal 31 Desember 2017 untuk pelaporan yang pertama. Kemudian, yang kelima, penghasilan terkait rekening keuangan tersebut,” urainya.

DJP dapat meminta informasi langsung dari pemilik jasa keuangan yang memiliki informasi Wajib Pajak  (WP) yang diselidiki terkait cara memperoleh informasi dengan permintaan.  “Cara kedua memperoleh informasi yaitu, by request dengan permintaan. Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta informasi dari pemilik. Pemilik di sini yaitu lembaga jasa keuangan yang memiliki informasi Wajib Pajak yang bersangkutan,”terangnya.

Terakhir, ia memaparkan mengenai kerahasiaan, bahwa data yang diterima akan digunakan sebagai basis data perpajakan. Pejabat Pajak yang memiliki akses terhadap data tersebut wajib menjaga kerahasiaannya. Jika terdapat penyalahgunaan, pejabat tersebut dikenai sanksi kurungan atau denda.

“Ketiga, mengenai kerahasiaan, informasi yang diterima digunakan sebagai basis data perpajakan. Pejabat yang memiliki, menyimpan, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, memberitahukan kepada pihak yang tidak berwenang. Apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan, pidana kurungan pasal 41 KUP atau pidana denda diterapkan kepada pelanggar tersebut,” pungkasnya.  (nr/rsa)