Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menkeu Sri Mulyani Indrawati melantik 37 pejabat Eselon II di lingkungan Kemenkeu dan 1 pejabat di lingkungan LPEI di Aula Djuanda Kemenkeu, Jakarta pada Senin (21/08).

Berinovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Jakarta, 22/08/2017 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 37 pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan satu pejabat di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada hari Senin, (21/08) di Aula Djuanda Lantai Mezzaninne Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia menyampaikan beberapa pesan agar para pejabat yang baru dilantik untuk terus melakukan inovasi karena adanya tuntutan perubahan yang sangat cepat. Namun demikian, inovasi tersebut tetap harus menganut prinsip kehati-hatian dan dalam koridor peraturan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelantikan pejabat Eselon II kali ini dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dalam pidatonya, Menkeu mengingatkan bahwa peran LPEI sangat diharapkan mengingat ekspor merupakan salah motor penggerak ekonomi Indonesia yang utama yang mampu mendorong penciptaan kesempatan kerja, menghasilkan devisa dan meningkatkan nama dan reputasi Indonesia yang menggambarkan daya kompetisi Indonesia di pasar global. “Banyak negara kemajuannya sangat ditentukan dari kemampuan mereka untuk memasuki pasar global melalui ekspor,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menekankan bahwa Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI yang baru diharapkan untuk lebih berperan dalam pembiayaan dan penetrasi pasar ekspor khususnya untuk usaha kecil sesuai amanah Presiden Jokowi. Selain itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya institusi tersebut, LPEI diharapkan untuk tidak bersaing dengan lembaga-lembaga pembiayaan tradisional yang sudah ada, namun melakukan inovasi pembiayaan sesuai kekhususan yang dimilikinya.      

Selanjutnya, Menkeu menyampaikan amanatnya kepada para pejabat di lingkungan DJBC agar terus melanjutkan reformasi sehingga dapat menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat. “Kita sedang mereformasi di dalam rangka kemampuan kita untuk melayani masyarakat secara baik,” kata Menkeu.

Untuk pejabat baru di Setjen, Menkeu berpesan agar pejabat baru di Biro Perencanaan dan Keuangan agar dapat menjadi contoh desain perencanaan anggaran yang baik dengan perspektif baru yang berorientasi pada prinsip prioritas, efisiensi dan efektifitas. “Jangan terlena dengan apa-apa yang selama ini sudah biasa dilakukan. Bukan anggaran yang hanya dibagi sama rata kepada seluruh unit hanya karena mereka telah mendapatkannya tahun lalu,” pesannya.  

Selanjutnya, Menkeu berpesan kepada pejabat baru di DJKN, agar dapat segera beradaptasi dan menjalankan tugas baru mengingat jabatan tersebut merupakan hal yang berbeda dari penugasan sebelumnya.

Menkeu juga berharap kepada para pejabat baru di BKF agar dapat merespon dan mengantisipasi berbagai perubahan ekonomi global yang sangat cepat dan semakin tingginya aspirasi masyarakat. “Bisa mendesain tidak hanya policy hari ini tapi juga antisipasi ke depan,” ujar Menkeu.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu berpesan agar pejabat yang dilantik di BPPK dapat meningkatkan kemampuan mengelola content knowledge yang ada di Kemenkeu. Untuk DJP, pejabat baru yang dilantik diharapkan untuk mampu terus berinovasi mendeteksi beneficiary ownership dari semua potensi pajak di Bali dan sekitarnya di tengah pergerakan ekonomi yang cepat diwilayah tersebut. (b/nr)