Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

BI dan Pemerintah Perpanjang MoU Koordinasi Pemantauan dan Pengelolaan Inflasi Daerah

Jakarta, 21/04/2014 MoF (Fiscal) News - Koordinasi pengendalian inflasi diperlukan kerja keras, karena berbagai tantangan perekonomian ke depan mengharuskan adanya upaya penurunan inflasi ke tingkat yang dapat meningkatkan daya saing perekonomian. Oleh karenanya, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah, dalam hal ini diwakili Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri, melakukan penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman (MoU) mengenai Koordinasi Pemantauan dan Pengelolaan Inflasi Daerah. Penandatanganan ini berlangsung pada Senin (21/4), di Gedung BI, Jakarta.
Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, penandatanganan ini merupakan kerja sama yang sangat strategis karena menunjukkan kuatnya komitmen BI dan pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas harga di daerah-daerah. Pelaksanaannya akan  dikordinasikan oleh Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID).
Mengingat berbagai tantangan perekonomian di masa mendatang, ia memandang, baik pemerintah maupun BI memerlukan usaha lebih dalam mengendalikan laju inflasi, sehingga penurunan inflasi dapat terwujud. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing nasional. "Mengingat besarnya tantangan dalam mengendalikan laju inflasi, TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) diharapkan mampu untuk menahan potensi gejolak harga," kata Agus.
Lebih lanjut Agus menjabarkan, penguatan koordinasi pengendalian inflasi Pokjanas TPID dilakukan sejumlah hal pokok meliputi, pertama, sinkronisasi program kerja TPID dengan nasional. "Kedua, penguatan kerja sama antardaerah untuk mendukung ketahanan pangan," jelasnya. Ketiga, peningkatan kompetensi aparatur pusat dan daerah tentang analisis dan koordinasi pengendalian inflasi. "Dan keempat, percepatan pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)," imbuhnya. (ak)