Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

BI: Pengawasan Mikro dan Makro Prudential Tidak Dapat Dipisahkan


 

Jakarta, 14/07/2010 MoF (Fiscal) News - Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (BI) Wimboh Santoso menyatakan, pengawasan perbankan ke depan lebih ditekankan pada pengawasan aspek makro prudential. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri  seminar bertajuk “Mengkaji Sistem Governance Pengawasan Jasa Keuangan Ideal di Indonesia,” di Hotel Le Merdien, Jakarta pada Rabu (14/07).

Dalam seminar sehari yang digagas oleh Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), Komite Nasional Kebijakan Govenance (KNKG) ini, Wimboh menegaskan bahwa jika terjadi krisis, sasaran akhir pada aspek makro prudential adalah untuk menghindari biaya fiskal yang sangat besar.  Adapun sasaran akhir pada aspek micro prudential-nya adalah untuk melindungi konsumen, dalam hal ini investor atau deposan. "Sebaik apapun kondisi kesehatan bank kita, jika terkena krisis pasti akan berimbas," tambahnya.

Pemicu terjadinya krisis adalah masalah makro ekonomi, tetapi pengawasan secara makro akan sulit dilakukan apabila pengawasan tidak terintegrasi dengan pengawasan mikro. “BI sudah mencapai pada satu ketetapan sikap, bahwa pengawasan mikro dan makro sulit dan tidak dapat dipisahkan dari peranan Bank Sentral,” kata Wimboh.

Ia memaparkan, pengalaman di berbagai negara seperti Jerman, Perancis, Inggris, dan Amerika  yang menerapkan tugas baru pada bank sentralnya pascakrisis. Pihaknya juga mengakui, tidak ada format lembaga pengawas jasa keuangan yang terbaik, karena hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi suatu negara. Oleh karenanya, Wimboh menegaskan agar Indonesia tidak serta merta mencontoh keseluruhan konsep penerapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di negara lain. “Langkah terbaik yang dapat kita lakukan adalah mengadaptasi konsep dari negara-negara tersebut,” katanya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sistem keuangan pada masing-masing negara.(ant)