Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Keynote Speech pada acara Diskusi Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi dalam Mendorong Digitalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Terluar, Tertinggal, Terdepan dan Perbatasan Indonesia di Jakarta, Senin (03/09).

BLU BAKTI Diharapkan Jadi Solusi Infrastruktur Telekomunikasi di Pelosok

Jakarta, 04/09/2018 Kemenkeu-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap kehadiran Badan Layanan Umum (BLU) Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di wilayah pelosok Indonesia. 

Hal tersebut ia sampaikan pada acara Diskusi Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi dalam Mendorong Digitalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Terluar, Tertinggal, Terdepan dan Perbatasan Indonesia di Jakarta, Senin (03/09).

Menkeu mengungkapkan, bahwa ketersediaan infrastruktur telekomunikasi merupakan sebuah tulang punggung untuk dapat menciptakan konektivitas di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Konsep dari NKRI tidak hanya politik dan retorik tapi ia juga harus bisa diterjemahkan ke dalam sebuah infrastruktur yang bisa menciptakan Nawa Cita. Negara hadir. Bagaimana setiap daerah Indonesia adalah sama sebagai wilayah negara kesatuan,” tegasnya.

Menkeu mengatakan, meskipun infrastruktur telekomunikasi adalah kebutuhan yang penting akan tetapi pemerintah tidak bisa berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bahkan, ketika investasi swasta di bidang ini memiliki tingkat pengembalian (return of investment) yang tinggi, hal ini tetap menjadi kendala bagi mekanisme pasar untuk memenuhinya karena wilayah Indonesia sangat luas dan jumlah penduduknya yang besar. 

“Sebagai negara besar seperti Indonesia yang memiliki wilayah geografis maupun jumlah penduduk yang besar dan memiliki berbagai wilayah masih di dalam lokasi yang tidak terjangkau oleh infrastruktur konektivitas maka market mechanism dan private sector solution terlihat sekali memiliki kendala,” ujarnya.

Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi penting dengan kehadiran BLU BAKTI ini. Melalui BLU ini, swasta menyisihkan pendapatannya secara bersama-sama untuk kemudian dikelola untuk membangun infrastruktur bersama.

“Dan Republik Indonesia melakukan intervensi dalam rangka mengkoreksi kegagalan pasar untuk bisa men-support keseluruhan infrastruktur di seluruh pelosok RI dan untuk bisa diakses seluruh rakyat Indonesia itu adalah suatu konsep untuk bagaimana membangun infrastruktur yang memang dibutuhkan namun tidak diminati oleh swasta,” terangnya.

Mengakhiri sambutan, Menkeu berpesan bahwa sebagai entitias, BLU ini juga diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Dua hal yang menurut Menkeu harus dijaga kualitasnya, yang pertama yaitu tata kelola atau governance termasuk penganganan conflict of interest, masalah korupsi, dan efisiensi. Kemudian yang kedua, yaitu masalah kompetensi yang termasuk leadership dan manajemen.

“Jadi bukan profit making, tapi pelayanan yang first class, bagus dan efiiensinya juga. Jadi, indikator keberhasilan BLU BAKTI bukan profitability atau surplus tapi adalah kualitas dari pelayanan dan efisiensi operasinya,” pungkasnya.(lg/ind/nr)