Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

BPJS Kesehatan Defisit, Pemerintah Sentil Minimnya Kontribusi Pemda

Jakarta, 06/11/2017 Kemenkeu - Pemerintah menilai kontribusi pemerintah daerah (Pemda) kepada anggaran layanan kesehatan minim. Di sisi lain, banyak kepala daerah justru berlomba-lomba mendaftarkan penduduknya masuk program BPJS Kesehatan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyentil minimnya kontribusi Pemda tersebut. Akhirnya, BPJS Kesehatan menanggung sendiri dana layanan kesehatan masyarakat sehingga terancam tekor Rp9 triliun tahun ini.

"Daerah ini banyak sekali mendaftarkan penduduknya masuk program BPJS tetapi kontribusi iurannya masih ada ruang," ujarnya di Kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Senin (06/11).

Menurut Menkeu, Pemda seharusnya bisa memanfaatkan dana bagi hasil cukai dan pajak rokok menjadi sumber anggaran layanan kesehatan masyarakatnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menuturkan, saat ini jumlah perserta BPJS Kesehatan mencapai 183 juta orang. Hingga akhir 2017, diperkirakan jumlah itu akan bertambah hingga 185 juta. Beragam persoalan terkait layanan pasien program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS mengemuka di sejumlah daerah. (rsa/rsa)