Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

BPK dan SKK Migas Manfaatkan Fasilitas LPSE Kemenkeu

Jakarta, 26/02/2016 Kemenkeu - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Jumat (26/2).

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto, Sesjen BPK Hendar Ristriawan dan Sekretaris SKK Migas Budi Agustyono di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta. Bagi BPK, penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan perpanjangan dari perjanjian sebelumnya yang telah ditandatangani pada tahun 2012. Sementara, bagi SKK Migas, ini merupakan perjanjian perdana.

Perjanjian ini sendiri dilakukan dalam rangka penggunaan fasilitas LPSE Kemenkeu oleh kedua instansi tersebut. “Kerja sama ini berlaku hingga tiga tahun, yang meliputi layanan pemberian admin agency Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), layanan sosialisasi dan pelatihan SPSE serta layanan helpdesk dan call center SPSE,” demikian dijelaskan Kepala Pusat LPSE Kemenkeu Charmeida Tjokrosuwarno.

Menurut Sesjen BPK, proses pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE memiliki banyak manfaat. Selain memperluas akses pasar dan meningkatkan transparansi, proses pengadaan secara elektronik juga sejalan dengan salah satu upaya pemberantasan korupsi.

"Dan bahkan ini juga termasuk salah satu pelaksanaan dari ketentuan tentang aksi pemberantasan korupsi, dimana dalam ketentuan itu juga sudah disebutkan target yang harus dicapai melalui pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris SKK Migas mengungkapkan, proses pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE ini disamping mendukung gerakan go green karena paperless, juga mempercepat proses pengadaan. Selain itu, ia menilai, dengan memanfaatkan fasilitas LPSE, kualitas penyedia barang/jasa (vendor) dapat lebih terjamin.

“LPSE ini telah teruji, Kementerian Keuangan telah lama membangun LPSE. Vendor-vendor terutama, kalau kita pengalaman yang sebelumnya kalau melakukan pengadaan kita kuatir apakah vendornya bisa melakukan pekerjaan, tapi kalau ini sudah teruji; dan sebelum di-listing dalam LPSE ini sudah diuji mengenai pajak, kemampuan finansial dan pengalamannya,” ungkapnya.

Menganggapi hal tersebut, Sesjen Kemenkeu dalam arahannya mengungkapkan, merupakan kehormatan bagi Kemenkeu bahwa Pusat LPSE Kemenkeu memiliki peran penting dalam membantu dan mendorong proses pengadaan barang/jasa di BPK dan SKK Migas. “Tentu ini merupakan suatu tantangan bagi kami untuk bisa meningkatkan kualitas dari LPSE ini sehingga bisa memenuhi harapan dan menjaga integrity dari proses pengadaan barang/jasa,” ungkapnya.(nv)