Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

BPK: Perlu Pengamanan Rupiah Melalui Transaksi Lindung Nilai

Jakarta, 19/06/2014 MoF (Fiscal) News – Pemerintah berencana untuk menerapkan transaksi lindung nilai (hedging) mengingat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang mengalami fluktuasi. Terkait dengan hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gubernur Bank Indonesia (BI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Lebih lanjut, Ketua BPK Rizal Djalil melalui keterangan resminya menyatakan bahwa penerapan transaksi lindung nilai oleh BUMN dinilai sangat penting untuk dilaksanakan segera dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, porsi BUMN dalam pembelian valas di pasar domestik sangat dominan, terutama Pertamina dan PLN yaitu sekitar 30 persen dari total pembelian valas korporasi. Kedua, pemenuhan kebutuhan valas BUMN dalam jumlah besar tersebut hampir seluruhnya dilakukan melalui jenis transaksi TOD, TOM, dan SPOT. Terakhir, penerapan transaksi lindung nilai ini memiliki dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah, dan dapat melindungi BUMN dari kemungkinan kerugian kurs yang lebih besar jika terjadi gejolak nilai tukar.


Dalam penerapan transaksi lindung nilai ini akan terdapat konsekuensi biaya. Namun demikian, sepanjang transaksi dilakukan dengan konsisten, konsekuen, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan, biaya tersebut bukan merupakan kerugian negara.


Selain itu, dengan adanya penerapan kebijakan lindung nilai, diharapkan pembayaran utang luar negeri tidak terganggu dengan pelemahan rupiah terhadap mata uang asing. Namun demikian, kebijakan transaksi lindung nilai dapat menimbulkan kerugian karena selisih kurs, walaupun nilainya tidak akan sebesar jika tanpa lindung nilai. Seluruh beban dan risiko lindung nilai akan ditanggung oleh APBN tahun berjalan.


Rapat koordinasi ini juga menyepakati pembentukan tim teknis untuk melakukan tindak lanjut, seperti melakukan reviu ketentuan dan memperjelas pelaksanaannya serta melakukan sosialisasi. (ya)