Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

BPK RI: LKPP 2012 Wajar Dengan Pengecualian

Jakarta, 11/06/2013 MoF (Fiscal) News – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini menggelar rapat paripurna, dengan agenda diantaranya penyerahan dan penyampaian hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2012 memberi kesimpulan wajar dengan pengecualian," kata Ketua BPK Hadi Poernomo, Selasa (11/6). Opini WDP terhadap LKPP 2012 itu, menurut Hadi, sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2011.

BPK, lanjut Hadi, menemukan permasalahan terkait lemahnya pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam LKPP 2012. Kelemahan pengendalian internal tersebut terkait dengan pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) migas yang tidak optimal, sehingga hak pemerintah sebesar Rp1,38 triliun belum dapat direalisasikan.

Pihaknya menambahkan, penggunaan tarif pajak dalam penghitungan PPh dan bagi hasil migas dianggap tidak konsisten, sehingga pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal sebesar Rp1,30 triliun. "Pemerintah juga belum menetapkan kebijakan dan kriteria yang jelas untuk memastikan ketepatan sasaran realisasi belanja subsidi energi 2012," ungkapnya. (ak)