Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Dana Transfer ke Daerah Terus Meningkat dari Tahun ke Tahun


 

 

Jakarta, 18/02/10 MoF (Fiscal) News – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mengapresiasi peningkatan Dana ke Daerah dalam kurun waktu 2004-2010 serta mekanisme pencairannya yang semakin efektif.

Sejak diterapkannya Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Dana Transfer ke Daerah dan Dana Pusat yang mengalir ke daerah (Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan) mengalami peningkatan cukup tajam dari tahun ke tahun. Hal ini dilakukan mengingat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah memerlukan dana yang lebih besar, antara lain untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Dari hasil Rapat Dengar Pendapat DPD dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada Selasa , (16/02) lalu diketahui bahwa daerah  masih memerlukan peningkatan dana transfer ke daerah dalam berbagai bentuk, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan dana lainnya.

Pemerintah sendiri terus melakukan upaya untuk mempercepat penyaluran DBH dalam implementasi transfer ke daerah. Namun, upaya percepatan proses pengelolaan keuangan daerah memerlukan peran aktif daerah melalui kinerja keuangan daerah serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan daerah. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan sistem reward berupa dana insentif bagi daerah yang berprestasi, dengan kriteria antara lain ketepatan waktu dalam penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan yang sama, DPD RI juga mengapresiasi taxing empowerment melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan harapan agar daerah dapat mengimplementasikannya dengan baik, serta menghindari berbagai Perda bermasalah. Dengan demikian, tujuan daerah dapat tercapai dan secara efektif menstimulasi perekonomian nasional, membuka iklim bagi terciptanya lapangan kerja, dan pada akhirnya berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat di daerah.