Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Suasana konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (RUU APBN TA 2018) di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta (16/08)

Defisit RAPBN 2018 2,19 Persen terhadap PDB

Jakarta, 18/08/2017 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa  defisit RAPBN 2018 berada pada angka 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menargetkan defisit primer menurun hingga setengahnya. Menurutnya, dari sisi pembiayaan, terdapat tren pembiayaan utang yang menurun. Hal ini disampaikannya pada konferensi pers mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (RUU APBN TA 2018) di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Rabu (16/08).

“Tahun 2018 defisitnya adalah 2,19 persen dari GDP (Gross Domestic Product) atau Rp325,9 triliun. Kalau dibandingkan tahun ini menurun 362,9 triliun outlooknya. Kalau dilihat dari desain pembiayaan defisit primernya menurun sangat tajam, hampir kurang dari separuhnya tahun ini dari 142 menjadi hanya 73 triliun. Pembiayaan utang terdiri dari SBN sebesar Rp414 (triliun) karena termasuk pembayaran utang masa lalu, sehingga pinjaman nettonya negatif. Artinya tren utang kita menurun,” terangnya.

Menkeu menjelaskan, sumber pembiayaan akan banyak didukung dari dalam negeri. “Mayoritas pembiayaan adalah pembiayaan dalam negeri, sehingga akan kita maksimalkan,” ucapnya.

Ia juga memaparkan penggunaan berbagai pembiayaan investasi untuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Untuk pembiayaan investasi yang 65 triliun tadi, BLU LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) Rp30,4 triliun, PMN untuk Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Rp2,5 triliun, dana pendidikan DPPN (Dana Pengembangan PendidikanNasional) LPDP adalah Rp15 triliun, BLU perumahan Rp2,2 triliun, BLU perikanan Rp0,9 triliun, PMN untuk PT Kereta Api Rp3,6 triliun, PIP (Pusat Investasi Pemerintah) Rp2,5 triliun dan BLU kehutanan setengah triliun,” paparnya. (nr/rsa)