Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Dengan atau Tanpa Tax Amnesty, Pemerintah Siap Kejar Target Pajak

Jakarta, 29/03/2016 Kemenkeu - Pemerintah menyerahkan keputusan terkait tax amnesty kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Presiden Joko Widodo, jajarannya telah melakukan persiapan jika kebijakan tax amnesty tidak disetujui oleh DPR. “Ada atau tidak ada tax amnesty, (pemerintah) sudah buat kalkulasi, ada tidak ada, (kita) tidak tergantung pada tax amnesty," kata presiden di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Selasa (29/03).


Salah satunya adalah tahun penegakan hukum pajak 2016, dimana presiden telah meminta kepada semua aparat dan lembaga penegak hukum untuk membantu DJP dalam mengamanakan penerimaan pajak tersebut. Presiden menegaskan bahwa di dalam pemerintahannya, tidak akan ada toleransi terhadap pengemplang pajak siapapun orang, organisasi, atau perusahaannya. "Tidak ada itu, tidak ada itu (backing-backingan), yang belum bayar (pajak) harus bayar pajak," tegasnya.


Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro juga menyampaikan bahwa target penerimaan pajak tahun ini harus tetap diupayakan dengan atau tanpa tax amnesty. “Artinya kalau tax amnesty jalan itu bagus. UU-nya disetujui kemudian kita laksanakan, kita implementasikan pasti ada tambahan penerimaan yang lumayan. Kalau tidak, kita sudah ada skenario yang lain untuk memastikan target penerimaan tetap tercapai,” tegasnya.


Terkait tahun penegakan hukum 2016, Menkeu menegaskan bahwa pencapaian penerimaan dapat dilakukan dengan penegakan hukum.”Rp1.360 (target dalam APBN) itu angka yang bisa dicapai dengan upaya-upaya tadi. Kita ingin APBN kita sukses untuk membiayai pembangunan. Kita tetap upayakan target penerimaan yang paling baik,” jelas Menkeu. (as)