Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Dirjen Kekayaan Negara Minta Stafnya Jadi Asset Manager

Jakarta, 22/08/2013 MoF (Fiscal) News – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto berharap, staf kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dapat meningkatkan perannya menjadi asset manager. Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah pada Senin (19/8) di Jakarta.

“Seluruh personil DJKN di kantor-kantor vertikal, harus menjadi asset manager. Sekarang tidak hanya sebagai pencatat aset saja, tetapi memposisikan diri sebagai asset manager,” ujarnya. Ia mencontohkan, saat ada kesempatan untuk bertemu dengan satuan kerja (satker), misalnya pada saat rekonsiliasi BMN, jajaran DJKN di kantor vertikal harus secara kritis melihat anggaran satker yang terkait dengan pengelolaan aset. Apabila anggaran pemeliharaan aset membengkak, sementara aset tidak bertambah, harus dipertanyakan.

Sementara itu, terkait percepatan sertifikasi BMN, ia menjelaskan bahwa pihaknya telah membuat banyak peraturan, dimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga telah bergerak cepat dalam proses sertifikasi ini. “Tinggal mengidentifikasi apa kendala di lapangan. Apa yang menjadi bottle neck-nya dan untuk biaya sertifikasi, apakah sudah dianggarkan” jelas Dirjen Kekayaan Negara.

Seperti diketahui, sertifikasi BMN berupa tanah merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 dan 2012. Sebagai informasi, pada tahun 2011 terdapat aset tetap pada 23 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp81,05 triliun, dan pada 2012 terdapat aset tetap pada 17 K/L senilai Rp37,33 triliun. Rekomendasi BPK atas temuan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah milik K/L dan melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik negara/pemerintah.(wa/djkn)