Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Ditjen Perbendaharaan Sepakati Penggunaan SIKP dengan Pemda Jawa Tengah

Jakarta, 08/09/2016 Kemenkeu - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendahaan) bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mendukung pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR memiliki keterkaitan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan tanggung jawab bagi pemerintah pusat maupun daerah.


Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, UMKM menyimpan potensi besar dan telah terbukti sebagai salah satu penopang ekonomi saat Indonesia terkena krisis. Ditjen Perbendaharaan telah membangun Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), yang menjadi basis data tunggal agar para pemangku kepentingan lebih mudah melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian ketepatan sasaran penyaluran KUR.


“Diperlukan peran aktif para kepala daerah untuk memilih dan memilah UMKM di wilayahnya masing-masing untuk dapat diajukan menjadi calon debitur potensial KUR melalui SIKP. Peran seluruh Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten-Kota akan sangat menentukan sejauh mana kecepatan pertumbuhan UMKM dalam semakin mendorong pertumbuhan dan pembangunan nasional,” jelasnya saat penandatanganan Kesepakatan Bersama Penggunaan SIKP untuk mendukung pelaksanaan KUR, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Selasa (06/09).


Ditjen Perbendaharaan selaku administrator SIKP telah menugaskan seluruh kantor wilayahnya di seluruh provinsi, untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis penggunaan SIKP kepada semua pemerintah daerah sebagai operator. “Kami mengharapkan adanya perhatian penuh, dukungan dan partisipasi aktif dari bapak dan ibu di jajaran pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan program yang menjadi prioritas nasional ini,” ungkap Marwanto. (as)