Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DJBC dan KPK Perkuat Koordinasi Pengamanan Penerinaan Negara

Jakarta, 08/06/2016 Kemenkeu - Sesuai arahan Presiden, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dituntut agar dapat berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait, dalam rangka penguatan sistem dan tata kelola pelayanan serta pengawasan. Selain itu, DJBC juga harus dapat melakukan upaya-upaya pencegahan tindakan-tindakan yang mengganggu pendapatan pendapatan keuangan negara.


Salah satu bentuk koordinasi DJBC adalah dengan melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (07/06) di Gedung KPK, Kuningan. Dalam pertemuan kali ini, KPK ingin membantu mengamankan penerimaan negara yang kemudian akan dibentuk tim penerimaan negara salah. “Penerimaan ini misalnya yang seharusnya bayar bea masuk tapi tidak bayar jadi penyelundupan,” ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, seperti dilansir melalui laman DJBC pada Rabu (08/06).


Selanjutnya, KPK ingin membantu penguatan pencegahan mekanisme internal DJBC. Selain itu, KPK juga menyebutkan keinginannya untuk membantu DJBC terkait intervensi dari luar. “Misalnya untuk proses pengadaan pita cukai. Kita akan kirim sinyal yang kuat kepada pihak pihak luar dan membantu Bea Cukai untuk proses pengadaan yang proper atau yang tepat dan sesuai denga aturan,” tegas Pahala.


Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambuadi mengapresiasi bantuan dan koordinasi dengan KPK tersebut. “Kita merasa terbantu karena akan adanya atensi dari KPK terhadap penindakan dan pengawasan impor barang-barang yang ilegal,” tambahnya. Ke depan, akan ada pertemuan rutin antara DJBC dan KPK untuk membahas permasalahan yang ditemui. Salah satu yang paling dekat adalah terkait perhatian Presiden mengenai kondisi jelang lebaran dimana ada penindakan terhadap barang-barang ilegal yang masuk tidak sesuai aturan. (as)