Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DJKN Diharapkan Ikut Mendukung Fiskal dan Ekonomi Secara Nyata

Jakarta, 31/03/2016 Kemenkeu - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) diharapkan ikut mendukung fiskal dan ekonomi secara nyata, yaitu dengan lebih banyak berkontribusi pada penerimaan negara. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Sonny Loho dalam pembukaan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain pada Rabu (30/3), di Jakarta.


Dalam rakertas yang bertema “Optimalisasi Penyelesaian Outstanding Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain” ini,  Sonny menyampaikan bahwa eksistensi DJKN akan semakin diakui jika mampu menghasilkan penerimaan negara yang signifikan. Namun, hal tersebut tidak luput dari tantangan teresendiri, khususnya di bidang pengurusan piutang negara.


Salah satu tantangan yang dihadapi adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 yang menyebabkan pengembalian massal BKPN yang berasal dari BUMN/D. Saat ini, DJKN hanya terfokus mengurus piutang negara penyerahan dari instansi pemerintah/kementerian lembaga yang rata-rata tidak didukung dengan barang jaminan yang memadai.  Kondisi ini berdampak pada sulitnya pencapaian Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) dan biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara (biad PPN).
“Perlu diketahui bahwa target tahun 2016 cukup menantang yaitu target PNDS sebesar Rp349 miliar, Biad PPN sebesar Rp27,9 miliar dan penyelesaian BKPN sebanyak 7.500 BKPN,”ungkap Sonny. Oleh karena itu, para pegawai DJKN dituntut kerja keras dan kerja cerdas. “Kita dituntut kerja keras dan cerdas untuk merumuskan strategi ke depan bagaimana menyelesaikan BKPN secara optimal dan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara lain-lain,” tambahnya.


Sonny juga mengajak seluruh peserta rakertas untuk bersama-sama menentukan, merencanakan, dan menetapkan langkah strategis sehingga diperoleh solusi konkrit untuk merealisasikan target PNDS dan biad. Di bidang kekayaan negara lain-lain, Sonny mengharapkan hal-hal strategis terkait pengelolaan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang  perlu dibahas secara tuntas, mengingat nilai aset cukup besar sementara kegiatan inventarisasi dan penilaian aset KKKS pun belum tuntas. Sementara itu, masih ada temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang perlu diselesaikan. Apresiasi juga diberikan oleh BPK karena terlihat ada kemajuan berarti dibanding sebelumnya. Ke depan, akan ada revisi beberapa peraturan yang dapat mendukung perbaikan pengelolaan aset yang berasal dari kekayaan negara lain-lain. (djkn)