Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DJKN Fokus Pada Inventarisasi dan Penilaian SDA

Jakarta, 24/02/2016 Kemenkeu - Inventarisasi dan penilaian sumber daya alam (SDA) menjadi salah satu fokus transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai asset manager. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah agar informasi SDA  dapat tersaji dalam sebuah laporan yang komprehensif, yang antara lain memuat mengenai jumlah, kondisi, nilai, dan penguasaannya.

Untuk membahas isu tersebut, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN telah menyelenggarakan focused group discussion (FGD) bertajuk hubungan kekayaan negara dikuasai dengan keuangan negara pada 10-11 Februari 2016 di Kantor Pusat DJKN, Jakarta. FGD ini menghadirkan dua orang ahli hukum sebagai narasumber, yaitu Ahli Hukum Keuangan Negara Siswo Sujanto dan Ahli Hukum Administrasi Negara Riawan Tjandra.

Siswo menilai, saat ini, aset berupa SDA yang dikuasai negara dinilai belum dapat disajikan secara memadai menurut sistem akuntansi. Ia menambahkan, penyajian informasi SDA Indonesia diperlukan untuk mewujudkan perencanaan optimalisasi penerimaan negara dan fiscal sustainability, yang bermanfaat untuk kebijakan ekonomi makro dan konservasi lingkungan.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat merekomendasikan bahwa dalam rangka perbaikan intern pengelolaan keuangan negara, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah terstruktur dalam rangka penyajian informasi SDA, baik jumlah, nilai, kondisi, maupun penguasaannya secara hukum. Urgensi penyusunan neraca tunggal SDA adalah proteksi SDA dan kemanfaatan bagi negara, terutama informasi yang bermanfaat bagi kebijakan ekonomi makro dan isu-isu sustainable development.

Sebagaimana diketahui, saat ini penyusunan pelaporan SDA dilakukan oleh pengelola sektor SDA di kementerian teknis, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bahkan oleh Badan Pusat Statistik. Namun demikian, penyajian informasi SDA tersebut masih terbatas pada physical terms dan belum terkonsolidasi dalam sebuah laporan yang komprehensif.

Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan kekayaan negara dikuasai dengan keuangan negara sangat diperlukan untuk memperkuat legal standing Kementerian Keuangan sebagai pengemban amanat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan penyajian informasi SDA, baik yang dimiliki maupun dikuasai negara.

Sementara itu, menurut Riawan Tjandra, pola penyusunan neraca SDA yang terpusat di tangan satu kementerian, dalam hal ini Kementerian Keuangan, justru menegaskan sifat tak terbaginya hak menguasai negara. Pola sektoralisme dalam pengelolaan SDA, lanjutnya, selain menyebabkan kerumitan birokrasi juga bertentangan dengan sifat kesatuan (eenheid beginsel) keuangan negara sebagai sebuah hak dan sekaligus kewajiban negara.(nv)