Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DJKN Revisi Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Jakarta, 23/08/2013 MoF (Fiscal) News - Untuk meningkatkan pelayanan lelang dan mendorong pertumbuhan lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan menerbitkan PMK Nomor 106/PMK.06/2013.

Setidaknya, terdapat 16 pasal yang diubah, 5 pasal yang ditambah dan 5 pasal dihapus untuk mengakomodasi perkembangan lelang saat ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Lelang DJKN Purnama T. Sianturi dalam forum group discussion yang diselenggarakan oleh Pusat  Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) pada 21-22 Agustus 2013 di Jakarta.

Perubahan atas PMK tersebut antara lain meliputi garansi bank yang ditambahkan sebagai bentuk lain Jaminan Penawaran lelang; penyampaian penawaran boleh melalui email/tromol pos dan Pembayaran Lelang diperpanjang dari tiga hari kerja menjadi paling lama lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Beberapa kemudahan tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuh kembang lelang dan meningkatkan peran serta masyarakat, baik sebagai penjual, pejabat lelang, balai lelang, maupun sebagai pembeli/peserta lelang.

Sementara itu, Ketua Himpunan Balai Lelang Indonesia (HIMBALI) Hardiyanto menyampaikan beberapa usulan untuk penyempurnaan PMK tersebut, antara lain terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi lelang; penetapan harga limit, termasuk penggunaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk menetapkan nilai limit properti, dan perlakuan yang sama untuk seluruh pejabat lelang (kelas I maupun kelas II).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Pejabat Lelang Kelas II Indonesia, Sri Rahma Chandrawati, mengharapkan adanya ketegasan DJKN terkait dengan masih dibolehkannya Pejabat Lelang Kelas I untuk melaksanakan lelang sukarela di wilayah yang sudah terdapat Pejabat Lelang Kelas II. Ia menyatakan bahwa Pejabat Lelang Kelas II perlu ruang lingkup yang lebih luas agar lebih mandiri. Lebih jauh ia mengharapkan agar pejabat lelang kelas II diizinkan untuk melaksanakan lelang terhadap barang tanggungan.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah kurangnya pejabat lelang kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Ikatan Pejabat Lelang Indonesia. DJKN juga perlu mencermati rencana revisi atas Undang-Undang (UU) Jabatan Notaris. Dalam rancangan revisi UU tersebut, terdapat potensi konflik dengan peraturan lelang, karena notaris secara otomatis diizinkan bertindak selaku pejabat lelang.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan PMK 106/PMK.06/2013 yang oleh sebagian kalangan masih dipandang perlu untuk disempurnakan, agar benar-benar dapat mendorong perkembangan lelang di Indonesia.(nsh/Pushaka)